5 Tuntutan Demo BEM UI , Turunkan Harga BBM hingga Setop MBG
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus mudah diakses tanpa hambatan, terutama bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026). Pertemuan itu dihadiri Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa, serta jajaran BPJS Kesehatan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut di sektor kesehatan. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari seluruh pihak agar program tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Baca Juga:"Kami mengapresiasi dukungan semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara, khususnya BPJS Kesehatan. Ini merupakan urusan wajib pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Bobby Nasution.
Meski capaian layanan kesehatan di Sumut dinilai cukup baik, Bobby mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya adalah adanya pembatasan jenis layanan kesehatan berdasarkan penyakit maupun penyebab penyakit tertentu.
Padahal, Pemerintah Provinsi Sumut telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta guna mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).
"Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu, Program Berobat Gratis menjadi program utama. Apalagi capaian UHC di Sumut berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan sehingga masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan," tegasnya.
Bobby juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumut mengarahkan alokasi anggaran kesehatan secara tepat sasaran. Menurutnya, sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
"Dengan begitu, anggaran yang terbatas di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya.
Selain memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan, Bobby menilai kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga harus menjadi perhatian utama. Ia menegaskan masyarakat berharap memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan terhadap pasien.
"Jika masih ada penolakan dari rumah sakit, kami berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi Sumut juga siap mendukung percepatan aktivasi kepesertaan agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sumut dalam merealisasikan program UHC dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dicanangkan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut yang telah mendukung peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.
Menurut Akmal, BPJS Kesehatan mendukung penuh Program Berobat Gratis (Probis) yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumut.
"BPJS Kesehatan siap mendukung program-program pelayanan kesehatan di Sumatera Utara agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Akmal.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan komitmen TVRI dalam menghadirkan layanan penyiaran yang merata bagi seluruh
Politik
Tim penasehat hukum keluarga almarhum Ripin dari Kantor Hukum Esron J. Silaban & Rekan meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
Hukum
Oknum pejabat akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) berinisial AS dilaporkan ke Polrestabes Medan terkait dugaan
Hukum
Perumda Tirtanadi akan melakukan perbaikan pada pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 1.000 milimeter yang mengalami kebocoran di
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang te
Daerah
Kepala Instalasi Pengolahan Air (Ka.IPA) Delitua Perumda Tirtanadi Azanil Putra angkat bicara, terkait pengolahan bahan kimia yang dinilai
Peristiwa