Komisi III Akan Terus Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Jembatan Idano Noyo yang menghubungkan Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan akhirnya rampung dan resmi dibuka untuk umum. Jembatan yang sempat putus akibat banjir pada Maret 2025 itu kini kembali berfungsi setelah dibangun ulang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Peresmian jembatan dilaksanakan di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Rabu (11/2/2026) malam, dan dihadiri lebih dari 1.000 warga. Kehadiran masyarakat mencerminkan besarnya harapan terhadap infrastruktur yang telah lama dinantikan tersebut.
Jembatan tipe A dengan struktur baja itu memiliki panjang 95 meter dan lebar 9 meter. Pembangunannya menelan anggaran sekitar Rp46,7 miliar. Infrastruktur ini diharapkan dapat memulihkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
"Pas mulai dibangun, banyak yang meragukan. Katanya tidak akan selesai dalam masa jabatan, anggaran tidak cukup. Namun, di awal 2026 ini kita buktikan sudah selesai dan bisa digunakan secara umum," ujar Bobby Nasution dalam sambutannya.
Sebelumnya, putusnya jembatan akibat terjangan banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu, termasuk akses pendidikan, perdagangan, dan layanan publik. Pemerintah provinsi kemudian melakukan berbagai langkah percepatan agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.
Selain membangun ulang jembatan, Pemprov Sumut juga meningkatkan kualitas jalan provinsi dari Gunungsitoli menuju Mandrehe sepanjang kurang lebih 50 kilometer. Perbaikan ini memangkas waktu tempuh dari sekitar dua jam menjadi kurang dari satu jam.
"Total anggaran Pemprov Sumut pada 2025 untuk Kepulauan Nias sekitar Rp250 miliar. Tidak perlu berterima kasih, ini sudah menjadi kewajiban kami. Justru kami berterima kasih karena pemerintah daerah dan masyarakat turut mendukung sehingga pekerjaan berjalan lancar," kata Bobby.
Ia juga memastikan komitmen pembangunan berlanjut pada 2026 dengan rencana pengucuran anggaran sekitar Rp300 miliar untuk Kepulauan Nias.
"Semoga pemerataan pembangunan ini semakin menggerakkan perekonomian masyarakat. Kami titip kepada masyarakat dan pemerintah setempat untuk menjaga dan memanfaatkannya dengan baik," ujarnya.
Dampak pembangunan mulai dirasakan warga. Christina Gulo, pedagang kebutuhan sehari-hari di sekitar Mandrehe, mengaku omzet usahanya meningkat hingga 50 persen sejak jalan dan jembatan diperbaiki.
"Sekarang makin banyak orang lewat. Omzet saya naik sampai 50 persen. Anak saya juga tidak perlu lagi bayar uang sampan untuk menyeberang," kata Christina.
Dengan beroperasinya kembali Jembatan Idano Noyo, akses transportasi di wilayah tersebut dipastikan kembali normal. Pemerintah berharap infrastruktur ini menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kepulauan Nias.(jns)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik