DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi secara resmi mengukuhkan Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPSPATNAL), Jumat (6/2/2026). Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penegakan disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta peningkatan integritas di lingkungan Lapas Bagansiapiapi.
Pengukuhan tim dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Bagansiapiapi dan diikuti oleh jajaran pejabat struktural serta petugas. Pembentukan SATOPSPATNAL diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tim SATOPSPATNAL memiliki tugas khusus dalam melakukan pengawasan internal, penegakan disiplin, serta pembinaan terhadap petugas dan warga binaan. Melalui fungsi tersebut, tim ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
Kepala Lapas Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, dalam amanatnya menegaskan bahwa keberadaan SATOPSPATNAL bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang baik. Ia menekankan bahwa disiplin dan kepatuhan merupakan fondasi utama dalam menciptakan lapas yang aman dan tertib.
"Tim SATOPSPATNAL harus mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, objektif, dan sesuai aturan. Disiplin adalah kunci utama dalam menjaga integritas institusi," ujar Agus Imam Taufik.
Kalapas juga menyampaikan keyakinannya bahwa anggota tim yang telah dikukuhkan memiliki kemampuan dan integritas untuk menjalankan tugas tersebut. Menurutnya, penegakan aturan yang konsisten akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas kinerja seluruh jajaran.
"Saya yakin saudara-saudara yang saya kukuhkan hari ini mampu mengemban tugas dalam menegakkan aturan di lapas kita ini," katanya.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik