Komisi III Akan Terus Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan longsor agar segera merampungkan dua dokumen utama sebagai syarat percepatan pemulihan pascabencana. Kedua dokumen tersebut adalah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data penerima bantuan berbasis By Name By Address (BNBA).
Dokumen R3P dan BNBA menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Bantuan yang dimaksud meliputi dana tunggu hunian (DTH), stimulus pemulihan ekonomi, pembangunan hunian tetap (huntap), bantuan mebeler rumah tangga, serta sejumlah bantuan pendukung lainnya.
Bobby Nasution mengungkapkan, hingga akhir Januari 2026 masih terdapat dua daerah di Sumatera Utara yang belum menyelesaikan penyusunan dokumen R3P. Kondisi ini dinilai dapat menghambat proses penyaluran bantuan dan memperlambat pemulihan kehidupan masyarakat.
Baca Juga:"Buat datanya secepat dan setepat mungkin. Sebentar lagi Ramadan, kita ingin masyarakat nyaman beribadah. Kemudian Idulfitri, kita tidak mau masyarakat kita masih dalam situasi bencana saat Hari Raya," ujar Bobby Nasution saat memberikan arahan di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menekankan bahwa kecepatan penyusunan dokumen harus tetap diimbangi dengan ketepatan dan validitas data. Oleh karena itu, Bobby meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai unsur terkait.
Menurutnya, kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta Kejaksaan sangat diperlukan guna memastikan data yang disusun benar secara administratif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Setelah itu, data juga harus melalui tahapan verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Berkolaborasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan Kejaksaan agar data tersebut valid dan benar secara administrasi. Kemudian nanti dilanjutkan verifikasi BPS. Karena itu, kita perlu kerja lebih cepat," kata Bobby.
Gubernur berharap percepatan penyusunan dokumen R3P dan BNBA dapat memperlancar proses penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera bangkit. Selain pemulihan fisik, bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi dan sosial warga, khususnya menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik