JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Program ini diharapkan menjadi salah satu strategi besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
Wakil Gubernur Sumut Surya menyebut, keberadaan KDMP sangat potensial, namun masih menghadapi sejumlah kendala. "Ada keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan sumber daya manusia. Dari 6.100 koperasi yang sudah terbentuk, hanya 202 unit yang benar-benar aktif," ungkapnya saat membuka Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota KDMP di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Kamis (18/9) malam.
Menurut Surya, konsolidasi ini penting untuk mempercepat pengaktifan kembali koperasi yang sudah ada, sekaligus memastikan koperasi baru benar-benar berjalan sesuai tujuan. "Kita ingin koperasi ini hadir bukan sekadar nama, tetapi sebagai instrumen nyata yang membantu ekonomi masyarakat," katanya.
Baca Juga:Sementara itu, Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa akses pembiayaan bagi koperasi akan segera dibuka. Ia menyebut koperasi dapat mulai mengajukan proposal pinjaman pada pekan depan.
"Proses penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan memang tidak sederhana karena banyak regulasi yang harus dipenuhi. Namun, saya optimistis minggu depan, Senin atau Rabu, koperasi sudah bisa mengajukan proposal," ujarnya.
Dengan adanya dukungan pemerintah pusat maupun daerah, KDMP diharapkan bukan hanya menjadi wadah kelembagaan, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang memberdayakan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.(jns)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi