JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2014–2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendidikan, hingga sistem perparkiran di ibu kota.
"Pokoknya saya belajar dari Pak Ahok," ujar Pramono seusai pertemuan.
Pramono mengaku ingin memetik pengalaman dari kepemimpinan Ahok dalam mengelola Jakarta. Menurutnya, masukan dari mantan gubernur itu akan sangat membantu dirinya dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga:Sementara itu, Ahok mengungkapkan telah memberikan berbagai saran kepada Pramono, salah satunya terkait prinsip dasar penetapan PBB. Ia menegaskan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak boleh lebih tinggi dari harga pasar.
"Dulu, saat saya menjabat, kita naikkan tarif PBB karena NJOP jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Jadi harus disesuaikan," jelas Ahok.
Namun, ia menilai kondisi saat ini berbeda. Menurutnya, ada properti yang harga jualnya justru di bawah NJOP sehingga kebijakan tarif PBB perlu dievaluasi ulang. "Makanya tahun depan mungkin harus dievaluasi. Bisa saja ada tanah tertentu yang PBB-nya diturunkan kalau kondisi ekonomi memburuk," tambahnya.
Ahok juga menyoroti kebijakan sejumlah daerah yang menaikkan PBB untuk meningkatkan pendapatan. Ia menekankan, keputusan itu tidak boleh mengabaikan kondisi warga. "Prinsip yang kedua, kita ini mengadministrasi keadilan sosial," tegasnya.
Selain PBB, keduanya turut membahas peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta. Ahok menilai peningkatan mutu guru penting agar Jakarta mampu bersaing sebagai kota global.
Tak hanya itu, sistem perparkiran juga menjadi sorotan. Ahok menilai sistem mesin parkir yang digunakan pada masa pemerintahannya kini sudah tidak efisien. Ia menyarankan digitalisasi layanan parkir yang terintegrasi dengan ponsel pintar. "Semua orang sekarang punya HP. Kenapa tidak digital saja?" katanya.
Ahok menegaskan, pertemuan dengan Gubernur Pramono merupakan salah satu bentuk kontribusinya untuk membangun Jakarta menjadi kota yang lebih baik.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi