JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa setiap penunjukan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilakukan dengan sangat selektif, mengedepankan kredibilitas, kompetensi, dan hubungan profesional yang kuat. Pramono menyatakan bahwa ia hanya akan menunjuk individu yang telah dikenalnya secara pribadi dan terbukti memiliki rekam jejak yang baik.
"Saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris, pendekatan pertama adalah saya harus mengenal yang bersangkutan, dan yang kedua tentu soal kredibilitas," ujar Pramono,di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, pendekatan personal ini bukan semata pertimbangan subjektif, melainkan bentuk tanggung jawab moral agar setiap jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang layak, paham tugas, dan mampu menjalankan amanah secara optimal.
Baca Juga:Contoh: Penunjukan Ketua Dewas PAM Jaya
Salah satu contoh konkret yang disampaikan Pramono adalah penunjukan mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PAM Jaya. Pramono menilai, Prasetyo memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai urusan air bersih di Jakarta.
"Beliau sudah dua periode menjabat sebagai Ketua DPRD. Tentunya paham betul soal PAM Jaya, dan saya membutuhkan itu," jelasnya.
Pramono menekankan, penunjukan tersebut bukan semata pertimbangan kedekatan pribadi, tetapi berdasarkan rekam jejak dan kapabilitas yang relevan dengan tantangan yang dihadapi PAM Jaya saat ini.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi