"Kontrol utama ketika terjadi kenaikan air, misalnya di kawasan Rasuna Said, ada di sini. Maka tempat ini sangat vital dalam sistem drainase Jakarta," jelasnya.
Gubernur juga memastikan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi banjir, terutama dengan peningkatan kesiapsiagaan instansi teknis seperti Dinas Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, dan Pertamanan.
Di akhir kegiatan, Pramono mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan, demi mendukung upaya penanggulangan banjir jangka panjang.
"Mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih baik seperti ini, semua perangkat terkait siap menghadapi jika banjir kembali terjadi seperti sebelumnya," pungkasnya.(jn/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi