"Kontrol utama ketika terjadi kenaikan air, misalnya di kawasan Rasuna Said, ada di sini. Maka tempat ini sangat vital dalam sistem drainase Jakarta," jelasnya.
Gubernur juga memastikan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi banjir, terutama dengan peningkatan kesiapsiagaan instansi teknis seperti Dinas Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, dan Pertamanan.
Di akhir kegiatan, Pramono mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan, demi mendukung upaya penanggulangan banjir jangka panjang.
"Mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih baik seperti ini, semua perangkat terkait siap menghadapi jika banjir kembali terjadi seperti sebelumnya," pungkasnya.(jn/**)
Kebijakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menerbitkan surat edaran tentang penataan penjualan daging babi di seluruh wilayah
Hukum
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Bupati Rokan Hilir
Hukum
Dua kader PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan, Hasyim SE dan Wong Chun Sen Tarigan, menyampaikan pandangan berbeda terkait Surat Edaran (SE)
Politik
Aliansi massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan,Kamis (26/2/2026), menolak surat edaran Pemerintah Kota (Pemko)
Peristiwa
Produk minuman Rowbin Cafe yang dikelola warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi resmi menerima sertifikat halal
Hukum
Surat edaran Wali Kota Medan yang melarang penjualan daging babi di bahu jalan menuai reaksi dari masyarakat. Pemerintah Kota (Pemko) Medan
Peristiwa
Komisi X DPR RI menyoroti dugaan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Brimob Polri hingga menyebabkan meninggalnya seorang siswa di Kota
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah merumuskan penerapan kecerdasan buatan atau Artificia
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota
Daerah
Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadhan, seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang menjadi terdakwa dalam kasus
Politik