DPR RI Serap Aspirasi Prolegnas 2027, Soroti Penyesuaian Status Jakarta Jadi DKJ
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan jajarannya untuk menata kawasan sepanjang aliran Sungai Ciliwung di Kanal Banjir Barat agar dapat dioptimalkan menjadi ruang publik yang ramah dan menarik bagi masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Pramono usai melakukan susur sungai sejauh tiga kilometer, dari Pintu Air Manggarai hingga Stasiun BNI City, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, Pramono menegaskan pentingnya penataan aliran sungai agar lebih tertata, hijau, dan nyaman dijadikan lokasi rekreasi warga.
"Saya meminta kepada jajaran terkait, terutama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, agar sepanjang sungai ini dirapikan, dikelola, dan dijadikan tempat masyarakat bisa menikmati suasana, misalnya malam Sabtu atau malam Minggu," ujar Pramono.
Baca Juga:Upaya penataan kawasan akan meliputi penghijauan, pembangunan taman vertikal (vertical garden), perbaikan jalur pedestrian, serta pembuatan fasilitas penyeberangan khusus sepeda. Pramono juga telah menginstruksikan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Pertamanan untuk bersinergi dalam menyiapkan desain penataan yang terintegrasi.
Nantinya, pengelolaan kawasan ini akan berada di bawah tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Experience Board (JXB). Rencana penataan akan dipresentasikan terlebih dahulu kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta guna memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.
"Ini kan kawasan premium Jakarta, jadi harus diatur dan ditata dengan baik," tegas Pramono.
Selain penataan kawasan, Pramono juga menekankan pentingnya pemantauan sistem pengendalian banjir di lokasi tersebut. Ia meninjau beberapa pintu air strategis seperti Pintu Air Manggarai, Setiabudi, dan KPK yang memiliki peran penting dalam mengendalikan aliran air saat curah hujan tinggi.
"Kontrol utama ketika terjadi kenaikan air, misalnya di kawasan Rasuna Said, ada di sini. Maka tempat ini sangat vital dalam sistem drainase Jakarta," jelasnya.
Gubernur juga memastikan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi banjir, terutama dengan peningkatan kesiapsiagaan instansi teknis seperti Dinas Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, dan Pertamanan.
Di akhir kegiatan, Pramono mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan, demi mendukung upaya penanggulangan banjir jangka panjang.
"Mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih baik seperti ini, semua perangkat terkait siap menghadapi jika banjir kembali terjadi seperti sebelumnya," pungkasnya.(jn/**)
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik