DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan jajarannya untuk menata kawasan sepanjang aliran Sungai Ciliwung di Kanal Banjir Barat agar dapat dioptimalkan menjadi ruang publik yang ramah dan menarik bagi masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Pramono usai melakukan susur sungai sejauh tiga kilometer, dari Pintu Air Manggarai hingga Stasiun BNI City, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, Pramono menegaskan pentingnya penataan aliran sungai agar lebih tertata, hijau, dan nyaman dijadikan lokasi rekreasi warga.
"Saya meminta kepada jajaran terkait, terutama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, agar sepanjang sungai ini dirapikan, dikelola, dan dijadikan tempat masyarakat bisa menikmati suasana, misalnya malam Sabtu atau malam Minggu," ujar Pramono.
Baca Juga:Upaya penataan kawasan akan meliputi penghijauan, pembangunan taman vertikal (vertical garden), perbaikan jalur pedestrian, serta pembuatan fasilitas penyeberangan khusus sepeda. Pramono juga telah menginstruksikan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Pertamanan untuk bersinergi dalam menyiapkan desain penataan yang terintegrasi.
Nantinya, pengelolaan kawasan ini akan berada di bawah tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Experience Board (JXB). Rencana penataan akan dipresentasikan terlebih dahulu kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta guna memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.
"Ini kan kawasan premium Jakarta, jadi harus diatur dan ditata dengan baik," tegas Pramono.
Selain penataan kawasan, Pramono juga menekankan pentingnya pemantauan sistem pengendalian banjir di lokasi tersebut. Ia meninjau beberapa pintu air strategis seperti Pintu Air Manggarai, Setiabudi, dan KPK yang memiliki peran penting dalam mengendalikan aliran air saat curah hujan tinggi.
"Kontrol utama ketika terjadi kenaikan air, misalnya di kawasan Rasuna Said, ada di sini. Maka tempat ini sangat vital dalam sistem drainase Jakarta," jelasnya.
Gubernur juga memastikan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi banjir, terutama dengan peningkatan kesiapsiagaan instansi teknis seperti Dinas Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, dan Pertamanan.
Di akhir kegiatan, Pramono mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan, demi mendukung upaya penanggulangan banjir jangka panjang.
"Mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih baik seperti ini, semua perangkat terkait siap menghadapi jika banjir kembali terjadi seperti sebelumnya," pungkasnya.(jn/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah