DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan rencana kenaikan dana operasional untuk pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang akan mulai diberlakukan pada Oktober 2025. Pada tahap awal, kenaikan dilakukan sebesar 25 persen dan akan direalisasikan secara bertahap.
"Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Pramono menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui proses regulasi dan penandatanganan dokumen yang diperlukan. Ia menyampaikan bahwa meskipun kenaikan awal ini baru 25 persen, dampaknya terhadap beban anggaran cukup besar mengingat jumlah RT dan RW di wilayah ibu kota yang sangat banyak.
Baca Juga:"Jadi kenaikannya secara bertahap. Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen," ujarnya menegaskan.
Gubernur juga menyatakan komitmennya dalam memenuhi janji untuk meningkatkan kesejahteraan para pengurus RT dan RW, yang dinilai memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat di tingkat paling bawah.
"Tetapi saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan," ucap Pramono.
Ia menambahkan bahwa kenaikan dana operasional ini tidak berhenti pada tahap awal saja, melainkan akan terus dilanjutkan secara bertahap pada periode berikutnya.
"Berikutnya nanti secara perlahan akan kami naikkan," tambahnya.
Lebih lanjut, Pramono berharap kebijakan ini dapat meningkatkan motivasi para pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas serta memperlancar fungsi mereka sebagai ujung tombak pemerintahan.
"Dengan adanya kenaikan ini, kami harapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan pengurus RT/RW semakin bersemangat menjalankan perannya," tutupnya.(jn/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah