Anggota Komisi III DPR Desak Polisi Tangkap Dua Pria yang Diduga Intimidasi Pemilik Fortuner di Bekasi
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan rencana kenaikan dana operasional untuk pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang akan mulai diberlakukan pada Oktober 2025. Pada tahap awal, kenaikan dilakukan sebesar 25 persen dan akan direalisasikan secara bertahap.
"Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Pramono menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui proses regulasi dan penandatanganan dokumen yang diperlukan. Ia menyampaikan bahwa meskipun kenaikan awal ini baru 25 persen, dampaknya terhadap beban anggaran cukup besar mengingat jumlah RT dan RW di wilayah ibu kota yang sangat banyak.
Baca Juga:"Jadi kenaikannya secara bertahap. Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen," ujarnya menegaskan.
Gubernur juga menyatakan komitmennya dalam memenuhi janji untuk meningkatkan kesejahteraan para pengurus RT dan RW, yang dinilai memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat di tingkat paling bawah.
"Tetapi saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan," ucap Pramono.
Ia menambahkan bahwa kenaikan dana operasional ini tidak berhenti pada tahap awal saja, melainkan akan terus dilanjutkan secara bertahap pada periode berikutnya.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan komitmen TVRI dalam menghadirkan layanan penyiaran yang merata bagi seluruh
Politik
Tim penasehat hukum keluarga almarhum Ripin dari Kantor Hukum Esron J. Silaban & Rekan meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
Hukum
Oknum pejabat akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) berinisial AS dilaporkan ke Polrestabes Medan terkait dugaan
Hukum
Perumda Tirtanadi akan melakukan perbaikan pada pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 1.000 milimeter yang mengalami kebocoran di
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang te
Daerah
Kepala Instalasi Pengolahan Air (Ka.IPA) Delitua Perumda Tirtanadi Azanil Putra angkat bicara, terkait pengolahan bahan kimia yang dinilai
Peristiwa
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Herdensi menyampaikan keprihatinan atas ditemukannya sebanyak 6,8 kilogram narkotika jenis
Peristiwa