Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Kodam V/Brawijaya bersama Yayasan Buddha Tzu Chi menggelar aksi sosial berupa operasi katarak massal di Rumah Sakit Tk. III Brawijaya, Surabaya, Sabtu pagi (19/7/2025). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara TNI AD dan lembaga sosial kemanusiaan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Lebih dari 200 pasien menjalani operasi katarak dalam kegiatan tersebut. Sebagian besar pasien merupakan lansia yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, dan Lumajang.
Kegiatan sosial ini mendapat dukungan luas dari tenaga medis lintas disiplin, mulai dari dokter umum, dokter spesialis mata, hingga mahasiswa dari perguruan tinggi kesehatan.
Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan yang sarat nilai kemanusiaan ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI AD, khususnya Kodam Brawijaya, terhadap pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat.
"Ini bagian dari tanggung jawab sosial kami. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu mengurangi ketimpangan tersebut," ujar Pangdam.
Selain pelayanan kesehatan, Mayjen Rudy menambahkan bahwa jajarannya juga aktif mendukung program-program Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup ketahanan pangan, penanggulangan stunting, penyediaan sarana MCK, dan lainnya.
"Peran TNI AD tidak terbatas pada baksos saja. Di lapangan, para Babinsa juga berperan aktif dalam mendampingi masyarakat, termasuk di sektor kesehatan dan ketahanan pangan," jelasnya.
Ia juga berharap agar kegiatan operasi katarak ini berjalan lancar dan memberikan manfaat langsung bagi pasien. "Katarak bukan sekadar gangguan penglihatan. Dampaknya besar terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan hubungan sosial penderitanya," tambahnya.
Senada, Ketua Kehormatan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Soedomo Mergonoto, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial yang telah dilaksanakan sejak 2011. Tahun ini menjadi kali keempat kolaborasi digelar di Surabaya, dengan fokus pada penanganan katarak.
"Bakti sosial kesehatan ke-149 Tzu Chi ini memprioritaskan operasi katarak bagi masyarakat yang membutuhkan," jelas Soedomo.
Sebagai informasi, Yayasan Buddha Tzu Chi didirikan pada 1966 di Hualien, Taiwan. Hingga saat ini, yayasan tersebut memiliki 372 cabang di 66 negara. Di Indonesia, Tzu Chi mulai beroperasi sejak 1993 dan telah memiliki kantor penghubung di 18 wilayah. Kegiatannya meliputi misi amal sosial, kesehatan, pendidikan, budaya humanis, bantuan bencana, hingga pelestarian lingkungan.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik