Untuk menghindari antrean panjang di kantor Samsat, WP kini semakin banyak memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal). Aplikasi ini memungkinkan pembayaran pajak kendaraan secara online, kapan pun dan di mana pun.
Kepala Unit PKB dan BBNKB Jakarta Timur, Alberto Ali, mengatakan bahwa kehadiran aplikasi Signal sangat mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat.
"Melalui aplikasi Signal ini, WP bisa membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke kantor atau gerai Samsat. Sistemnya sudah online, jadi tidak perlu mengantre," ujar Alberto, Selasa (24/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa aplikasi Signal dapat diunduh melalui smartphone dan dirancang agar mudah digunakan. "Prosesnya cepat, efektif, dan efisien. Aplikasi ini sudah berjalan sekitar empat tahun, dan saat ini, perolehan pajak melalui Signal bisa mencapai Rp 400 hingga Rp 500 juta per hari," jelasnya.
Menurut Alberto, penggunaan aplikasi digital ini juga membantu pihaknya dalam mengatur pelayanan agar lebih tertib dan nyaman. "Dengan Signal, antrean dapat diminimalisir karena WP bisa membayar dari rumah. Ini juga meningkatkan kenyamanan mereka saat menunaikan kewajiban pajak," katanya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa WP yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 10 bulan tetap harus datang langsung ke kantor Samsat untuk menyelesaikan administrasi.
Salah seorang WP, Andry (32), mengaku telah menggunakan aplikasi Signal dan merasa puas dengan kemudahannya. "Pembayarannya pakai virtual account yang bisa diakses lewat mobile banking atau ATM. Prosesnya simpel, tinggal daftar di aplikasinya, nanti keluar nomor virtual account untuk pembayaran," tuturnya.
Program penghapusan sanksi administrasi serta kemudahan layanan digital ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak.(jn/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi