May Day 2026: Buruh Desak Regulasi Baru, DPR Janjikan UU Ketenagakerjaan Segera Rampung
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menargetkan pembentukan UndangUndang (UU) Ketenagakerjaan yang baru
Politik
Sebagai pengganti, Rusia memperkenalkan aplikasi perpesanan domestik bernama ‘Vlad’s App’, nama tidak resmi yang merujuk pada Presiden Vladimir Putin. Mengutip laporan dari Business Today, pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan digital Rusia dan mengurangi ketergantungan pada layanan asing.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan ‘Vlad’s App’ telah disetujui oleh Duma Negara, lembaga parlemen Rusia. Saat ini, RUU tersebut menunggu pengesahan resmi dari Presiden Putin.
Berbeda dari aplikasi perpesanan biasa, ‘Vlad’s App’ akan terintegrasi dengan berbagai layanan digital nasional dan daerah. Pengguna akan dapat melakukan verifikasi identitas, menandatangani dokumen elektronik, mencatat transaksi, melakukan pembayaran, hingga mengakses layanan publik seperti Gosuslugi, portal resmi milik pemerintah Rusia.
Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik dari para aktivis. Mereka menilai pengesahan RUU tersebut dapat membahayakan kebebasan sipil dan mempermudah pengawasan terhadap masyarakat, terutama pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Para pengkritik menyebut langkah ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap komunikasi bebas di Rusia.
Pemerintah Rusia membantah tuduhan tersebut. Menurut informasi yang beredar, penggunaan ‘Vlad’s App’ nantinya akan didasarkan pada persetujuan pengguna. Namun, bila antusiasme masyarakat rendah, pemerintah dikabarkan akan memberlakukan pelarangan total terhadap aplikasi asing untuk memaksa adopsi aplikasi lokal tersebut.
Untuk tahap awal, ‘Vlad’s App’ hanya akan tersedia bagi warga Rusia dan tidak direncanakan untuk digunakan di luar negeri. Jika kebijakan ini diterapkan sepenuhnya, Rusia berpotensi semakin terisolasi secara digital, sekaligus mengubah cara warganya berkomunikasi dan mengakses informasi secara signifikan.(jn/**)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menargetkan pembentukan UndangUndang (UU) Ketenagakerjaan yang baru
Politik
Komisi X DPR RI mengkritik rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang akan menutup sejumlah progra
Politik
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kecelakaan antara kereta rel listrik (KRL) dan kereta api (KA) jarak
Politik
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kesehatan mental kini menjadi bagian integral dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Ke
Kesehatan
Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyoroti ketimpangan akses listrik di Indonesia dan mendesak pemerintah serta pemangku kepentingan
Politik
Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng milik PT Agro Jaya Perdana di Jalan KL Yos Sudarso KM 15,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan
Peristiwa
Perkara yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menuai sorotan setelah tim advokat dari Kantor Hukum Ben
Hukum
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar program Ombudsman On The Spot di Kantor Imigrasi Kela
Ragam
Keluarga Reza Valentino Simamora masih mempertanyakan hilangnya sejumlah barang pribadi milik korban, termasuk dua telepon genggam dan paspo
Peristiwa
Sebanyak 12 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Direksi PT Bank Sumut dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya
Ekonomi