Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Sebagai pengganti, Rusia memperkenalkan aplikasi perpesanan domestik bernama ‘Vlad’s App’, nama tidak resmi yang merujuk pada Presiden Vladimir Putin. Mengutip laporan dari Business Today, pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan digital Rusia dan mengurangi ketergantungan pada layanan asing.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan ‘Vlad’s App’ telah disetujui oleh Duma Negara, lembaga parlemen Rusia. Saat ini, RUU tersebut menunggu pengesahan resmi dari Presiden Putin.
Berbeda dari aplikasi perpesanan biasa, ‘Vlad’s App’ akan terintegrasi dengan berbagai layanan digital nasional dan daerah. Pengguna akan dapat melakukan verifikasi identitas, menandatangani dokumen elektronik, mencatat transaksi, melakukan pembayaran, hingga mengakses layanan publik seperti Gosuslugi, portal resmi milik pemerintah Rusia.
Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik dari para aktivis. Mereka menilai pengesahan RUU tersebut dapat membahayakan kebebasan sipil dan mempermudah pengawasan terhadap masyarakat, terutama pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Para pengkritik menyebut langkah ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap komunikasi bebas di Rusia.
Pemerintah Rusia membantah tuduhan tersebut. Menurut informasi yang beredar, penggunaan ‘Vlad’s App’ nantinya akan didasarkan pada persetujuan pengguna. Namun, bila antusiasme masyarakat rendah, pemerintah dikabarkan akan memberlakukan pelarangan total terhadap aplikasi asing untuk memaksa adopsi aplikasi lokal tersebut.
Untuk tahap awal, ‘Vlad’s App’ hanya akan tersedia bagi warga Rusia dan tidak direncanakan untuk digunakan di luar negeri. Jika kebijakan ini diterapkan sepenuhnya, Rusia berpotensi semakin terisolasi secara digital, sekaligus mengubah cara warganya berkomunikasi dan mengakses informasi secara signifikan.(jn/**)
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi