HUT ke-59 Rapidin Simbolon, Dari Perjuangan Rakyat hingga Pengawasan MBG
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
JELAJAHNEWS.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Sidempuan menerima titipan uang pengganti perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja tidak terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan Padang Sidempuan.
Dalam perkara ini Kejari Padang Sidempuan telah menahan dua terdakwa yakni, Kadis Kesehatan Padang Sidempuan Sofyan Subri Lubis (SSL) dan Bendahara Purnama Hasibuan (PH).
Titipan uang perkara dugaan tindak pidana korupsi BTT ini yakni dari kegiatan operasional petugas monitoring Covid-19 tahun 2020 senilai Rp352.200.000.
Penyerahan titipan tersebut didampingi oleh istri terdakwa Sopian Subri dan disaksikan dua orang penegak hukum terdakwa maupun tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Padang Sidempuan.
Hal itu diungkapkan oleh Kajari Padang Sidempuan Jasmin Manullang melalui Kasi Intel Yunius Zega dan Kasi Pidsus Yus Iman M Harefa diruang kerjanya, Senin (5/11/2022).
Yunius Zega menjelaskan penyerahan titipan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi telah disetorkan ke rekening penitipan lainnya (RPL) Kejari Padang Sidempuan pada Bank Mandiri Cabang Padang Sidempuan yang nantinya diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Dijelaskannya, penyerahan titipan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Register perkara Nomor:55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn dengan Register Dakwaan PDS-01/PSP/01/2021 a.n terdakwa Sopian Subri Lubis.
Selain itu, register perkara nomor:56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn dengan Register Dakwaan PDS-02/PSP/01/2021 a.n terdakwa Purnama Hasibuan terkait dugaan tipikor pengelolaan BTT kegiatan biaya opsnal petugas dalam rangka monitoring Covid-19 T.A 2020 pada Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan.
"Meskipun dilakukan pengembalian tidak akan berpengaruh pada tuntutan dari Kejari Padang Sidempuan dengan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun," katanya.
Sebelumnya, kedua terdakwa Sopian Subri Lubis dialihkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas 1 A Khusus memutuskan dan menetapkan terdakwa menjadi tahanan kota dengan beralasan memiliki riwayat sakit dengan melampirkan keterangan dokter dari Rumah Sakit Metta Medika Padang Sidempuan.
Untuk terdakwa bendahara Purnama Hasibuan ditahan di Lapas Padang Sidempuan dengan meninggalkan suami dalam keadaan sakit stroke serta memiliki anak yang masih balita yang tinggal di rumah dinas Pemko Padang Sidempuan. (JN-Irul)
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik