JELAJAHNEWS.ID -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Namun KPK secara resmi belum mengumumkan identitas pihak yang diamankan, jabatan mereka, maupun perkara yang menjadi dasar operasi tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar, operasi tersebut diduga melibatkan salah seorang kepala daerah di Sumatera Utara. Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang dapat memastikan identitas maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa para pihak yang terjaring dalam operasi itu untuk sementara diamankan di Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Mapolrestabes) Medan. Lokasi tersebut disebut digunakan sebagai tempat pemeriksaan awal sebelum proses lebih lanjut dilakukan oleh penyidik KPK.
Baca Juga:
Seorang warga yang mengetahui informasi tersebut mengatakan bahwa KPK memanfaatkan fasilitas di Polrestabes Medan untuk melakukan pemeriksaan sementara terhadap pihak yang diamankan.
"Kabarnya KPK menumpang tempat untuk pemeriksaan oknum yang terjaring OTT di Polrestabes Medan," ujar seorang warga, Kamis (2/7/2026).
Meski informasi mengenai adanya operasi tersebut telah beredar, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari KPK mengenai jumlah orang yang diamankan, status hukum mereka, maupun dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Dengan demikian, seluruh informasi yang berkembang masih menunggu penjelasan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, pihak Polrestabes Medan juga belum memberikan keterangan kepada media. Sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian tersebut masih memilih tidak memberikan komentar terkait informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.(jn/**)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik