DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Jember Hendi Siswanto menyalurkan program perlindungan sosial terhadap nelayan di kawasan TPI Puger, Jember, Jawa Timur, Senin (19/9/2022).
Penyaluran ini sebagai upaya dari Pemprov Jatim untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
50 nelayan menerima bantuan sosial sebesar Rp600 ribu dari Gubernur Jatim. Bantuan sosial ini disalurkan dalam dua tahap masing-masing tahap Rp300 ribu setiap bulan.
Khofifah menyatakan, Pemprov Jatim telah menganggarkan dana senilai Rp257 milliar hanya untuk bantuan sosial.
Untuk menghindari data yang tumpang tindih, Khofifah meminta percepatan dan keseriusan dari Pemkab Jember melakukan verifikasi data para penerima bantuan.
"Jadi kalau misalnya nanti Pak Bupati akan menyiapkan verifikasi data nelayan supaya tidak tumpang tindih datanya, maka itu akan sangat mempercepat proses penyaluran bansosnya," kata Gubernur kepada Bupati Jember.
Bantuan sosial juga diserahkan kepada masyarakat yang terdampak di sektor transportasi berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100 persen bagi pengemudi angkot maupun ojek online.
Para pengemudi angkot dan ojek online di daerah, sebut Khofifah harus disisir menyeluruh untuk membantu akses mereka ke UPT Bapenda terdekat.
"Pada dasarnya semua ojek, baik tradisional dan online punya hak yang sama, cuma harus ada verifikatornya. Kemarin di kantor Bapenda Jember kami juga melakukan hal yang sama hari ini juga melakukan hal yang sama. Bedanya jika ojol ada aplikatornya. Jika non online butuh verifikator," ucapnya.
Selain bantuan sektor transportasi, turut diserahkan bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Secara simbolik diberikan kepada tiga orang. Secara langsung Khofifah menyerahkan bantuan senilai Rp600 ribu diberikan dalam dua tahap, masing-masing Rp300 ribu setiap bulan.
"Pada dasarnya mereka saat ini telah menerima tiga ratus ribu per bulan. Saat ini mendapat top up Rp600 ribu cair bulan September dan November," ujarnya.
Bidang kesehatan, diserahkan juga bantuan sosial pencegahan stunting kepada perwakilan 10 balita.
Bantuan Zakat Produktif senilai masing-masing Rp500 ribu juga diserahkan kepada 50 pelaku UMKM Ultra Mikro di kawasan yang sama.
Mereka mendapatkan bantuan zakat produktif mayoritas adalah pedagang ikan di pasar ikan Puger. Karena menurutnya mereka merupakan sektor yang paling rentan terdampak, sehingga harus diberi bantalan sosial agar terhindar dari ancaman jeratan rentenir.
"Penyampaian program zakat produktif Rp500 ribu bagi pelaku usaha ultra mikro ini dilakukan karena pelaku usaha ultra mikro ini yang paling rentan terhadap kemungkinan terjerat rentenir," kata Khofifah.
Melalui berbagai macam variasi bantalan sosial yang diberikan Khofifah berharap agar bantuan ini bisa memberikan efek pada pengendalian angka inflasi di daerah.
Program-program yang diusung Pemkab dan pemkot juga diharapkan bisa berseiring dengan program dari pemerintah pusat. Sehingga semua lini bergerak bersama. Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Khofifah menyebut nanti jika program pemerintah pusat bisa turun lebih cepat, maka verifikasi di daerah juga bisa lebih cepat untuk menghindari double data.
"Maka kalau nanti intervensi dari pusat sudah turun kita bisa melengkapi yang belum dapat. Baru kita bisa melengkapi dan melapisi dengan stimulan UMKM dari Pemprov kaitan dengan program perlindungan sosial," ucapnya.
Merespon itu, Bupati Jember Hendi Siswanto menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat hingga lini terbawah.
Sebagai bentuk intervensi tambahan, dirinya menyebut bahwa Pemkab Jember telah menyiapkan bantuan berupa BLT dan sembako yang diperuntukkan bagi 260.000 KK di seluruh Jember.
"Pembagian BLT dan Bantuan Sembako ini sudah mulai kita lakukan secara bertahap hingga Desember mendatang,” kata Bupati. (JN/r)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum