DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Puluhan warga yang berdomisili tetap di Jalan Merdeka Pasar Pancur Batu mendukung penuh rencana Pemkab Deli Serdang untuk mengosongkan kios-kios yang saat ini dipakai pedagang untuk berjualan.
Warga beralasan bahwa di sepanjang Jalan Merdeka itu merupakan jalan umum, serta kios-kios yang berdiri dipakai berjualan dianggap tidak resmi alias ilegal. Karenanya warga mendukung upaya pemerintah untuk mengosongkan atau menertibkan kios tersebut.
"Kami warga yang berdomilisi disini (jalan Merdeka) meminta kios itu dibongkar dan dikosongkan karena itu jalan. Mereka ada tempatnya sesuai SIPTU, dan yang mereka tempati sekarang salah dan bukan disitu," kata warga Jalan Merdeka, Kecamatan Pancur Batu saat ditemui JELAJAHNEWS.ID, Rabu (7/9/2022) siang.
Warga menyebut masalah ini sudah pernah dibicarakan dengan para pedagang serta menyampaikan bahwa kios-kios tempat mereka berdagang yang ditempati saat ini adalah lokasi jalan. Karena tempat mereka berjualan bukan disitu lokasinya.
Namun, sesuai SIPTU (Surat Izin Tempat Usaha) berada di sebelah sedikit masuk ke arah dalam pasar. Namun para pedagang tidak percaya dan tidak mau pindah karena konon pembelinya sepi.
"Kita sudah jelaskan kepada mereka tempatnya itu salah, tapi tidak percaya dan tidak mau pindah, karena lebih condong tetap disitu karena lebih rame dan kalau masuk ke dalam sudah sepi. Sudah ada tempat mereka disiapkan dan ada sekitar 60 tempat kios yang kosong," kata warga sembari meminta namanya tidak ditulis dalam pemberitaan.
Sebelumnya, Pemkab Deli Serdang melalui Kecamatan Pancur Batu, Sumatera Utara (Sumut) rencana akan mengosongkan lokasi puluhan pedagang di sepanjang Jalan Merdeka Desa Tengah dan Desa Lama.
Para pedagang tersebut sudah diminta oleh Kecamatan Pancur Batu melalui surat resmi nomor 300/667 tertanggal 4 September 2022. Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Pancur Batu, Sandra Dewi Situmorang.
Dalam isi surat tersebut meminta para pedagang agar segera mengosongkan tempat berjualan pedagang paling lambat hari Kamis tanggal 8 September 2022.
Namun berberitahuan pengosongan direspons pedagang dengan tidak setuju. Seluruh pedagang menolak tempat mata pencaharian mereka digusur.
Adapun alasan Pemkab Deli Serdang pengosongan lahan tersebut untuk dilakukan pembangunan pembuatan drainase dan pengaspalan lokasi jalan pedagang yang saat ini berdiri kios-kios.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Camat Pancur Batu, Sandra Dewi Situmorang belum memberikan pernyataan resmi dan masih menunggu jawaban dari pihak Kecamatan. (JN-BTM)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik