RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta maaf atas ucapannya yang disampaikan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Ucapan Yasonna dianggap menyinggung perasaaan masyarakat di Tanjung Priok.
\"Pernyataan saya sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyinggung perasaan saudara-saudara di Tanjung Priok. Bahwa kemudian ternyata itu berkembang luas dengan penafsiran berbeda di media massa dan publik luas, sehingga saudara-saudara merasa tersinggung, maka saya menyampaikan permohonan maaf,\" kata Yasonna saat jumpa pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Rabu (22/1)
\"Akan tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan, saya sedikitpun tidak punya maksud untuk itu. Kalaupun itu menunjuk pada tempat, itu tidak dimaksudkan, not intended,\" lanjut dia
Ia mengatakan akan mencari waktu yang pas untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Tanjung Priok.
\"Saya harap setelah konpers (konferensi pers) ini, kita bisa menyatukan hati dan diri sebagai anak bangsa membangun bangsa. Ketimbang mencari soal-soal yang merugikan masyarakat,\" kata dia.
Ia juga menyayangkan, bahwa pernyataannya tersebut ditanggapi secara politik, sebab, ucapannya merupakan penjelasan ilmiah. Pernyataan tersebut, kata dia, bertujuan agar publik mengerti bahwa kejahatan adalah produk sosial, sehingga harus ikut memperbaiki kondisi sosial.
\"Saya merasa ada hal-hal yang dipelintir, sehingga ada kerancuan informasi yang sampai kepada publik dan menimbulkan perbedaan pendapat,\" kata dia.
Ratusan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara sebelumnya menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (22/1) pagi. Mereka menuntut Yasonna untuk meminta maaf atas ucapannya yang menyebut bahwa daerah Tanjung Priok identik dengan kriminal.
Aksi yang digelar oleh masyarakat Tanjung Priok ini berkaitan dengan pernyataan Yasonna yang menyebut bahwa Tanjung Priok daerah miskin, kumuh, dan kriminal.
Yasonna meyakini jika anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.
\"Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan,\" ujar Yasonna
Sumber : CNN Indonesia
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik