RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan ada lebih dari 6.000 Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri diidentifikasi menjadi terduga anggota teroris. Mereka tersebar di berbagai negara dan masuk dalam jaringan teroris lintas batas (Foreign Terrorist Fighters/FTF).
\"Sekarang jaringannya udah internasional. Misalnya soal FTF itu banyak kita. Dari Suriah aja kita punya 187 orang. Pokoknya lebih dari 6.000 warga kita di luar negeri yang sekarang diidentifikasi oleh negara yang didatangi sebagai terduga teroris,\" kata Mahfud di Kemko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Ia menjelaskan 187 orang yang berada di Suriah, perinciannya 31 orang laki-laki, sisanya perempuan dan anak-anak. Mereka harus dipulangkan ke Indonesia karena masih menjadi WNI. Namun pemulangan tidak boleh mengancam keamanan dalam negeri. \"Itu kan harus dibicarakan bagaimana pemulangannya. Kalau dipulangkan berbahaya atau enggak, dan sebagainya. Itu banyak yang mesti kita pulangkan,\" jelas Mahfud.
Menurutnya, jika yang di luar memang terbukti telah menjadi teroris maka bisa dikenakan hukuman di negara mereka berada. Namun jika belum terjerat hukum di luar negeri maka harus dipulangkan. \"Yang jelas terlibat teroris, itu akan diadili, misalnya di Suriah, itu silahkan. Tapi yang bukan kan itu nanti dipulangkan ke sini. Kalau dipulangkan ke sini nanti gimana, orang berangkatnya aja enggak pamit,\" tutur Mahfud MD.
Sumber : Suara Pembaruan
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik