Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan ada lebih dari 6.000 Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri diidentifikasi menjadi terduga anggota teroris. Mereka tersebar di berbagai negara dan masuk dalam jaringan teroris lintas batas (Foreign Terrorist Fighters/FTF).
\"Sekarang jaringannya udah internasional. Misalnya soal FTF itu banyak kita. Dari Suriah aja kita punya 187 orang. Pokoknya lebih dari 6.000 warga kita di luar negeri yang sekarang diidentifikasi oleh negara yang didatangi sebagai terduga teroris,\" kata Mahfud di Kemko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Ia menjelaskan 187 orang yang berada di Suriah, perinciannya 31 orang laki-laki, sisanya perempuan dan anak-anak. Mereka harus dipulangkan ke Indonesia karena masih menjadi WNI. Namun pemulangan tidak boleh mengancam keamanan dalam negeri. \"Itu kan harus dibicarakan bagaimana pemulangannya. Kalau dipulangkan berbahaya atau enggak, dan sebagainya. Itu banyak yang mesti kita pulangkan,\" jelas Mahfud.
Menurutnya, jika yang di luar memang terbukti telah menjadi teroris maka bisa dikenakan hukuman di negara mereka berada. Namun jika belum terjerat hukum di luar negeri maka harus dipulangkan. \"Yang jelas terlibat teroris, itu akan diadili, misalnya di Suriah, itu silahkan. Tapi yang bukan kan itu nanti dipulangkan ke sini. Kalau dipulangkan ke sini nanti gimana, orang berangkatnya aja enggak pamit,\" tutur Mahfud MD.
Sumber : Suara Pembaruan
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik