RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu beserta delegasi pada Jumat, 10 Januari 2020. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta.
Kunjungan Motegi ke Indonesia ini merupakan yang pertama dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Jepang setelah menjabat posisi tersebut pada 11 September 2019 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Jepang merupakan salah satu mitra utama Indonesia dan berharap akan kerja sama kedua negara, utamanya di bidang ekonomi, yang lebih erat.
\"Selamat datang di Jakarta dan selamat atas tugas baru sebagai Menteri Luar Negeri. Sebagai Menteri Luar Negeri dengan latar belakang ekonomi pasti akan memberikan banyak perhatian pada diplomasi ekonomi,\" ujar Presiden menyambut kedatangan Motegi.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, yang mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah prioritas kerja sama antara Indonesia dengan Jepang.
\"Pertama, kerja sama di bidang investasi termasuk investasi untuk pengembangan pulau-pulau terluar, termasuk Kepulauan Natuna,\" ucapnya.
Kerja sama kedua negara dalam hal tersebut bukan hal yang baru. Seperti di Natuna misalnya, kedua negara telah melakukan kerja sama pengembangan sektor kelautan dan perikanan seperti pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), peningkatan kapasitas nelayan, dan pengembangan pariwisata.
\"Selain investasi di kepulauan-kepulauan terluar, investasi di bidang infrastruktur juga akan diteruskan,\" imbuh Retno.
Selain itu, Retno melanjutkan, Kepala Negara juga menjajaki kemungkinan kerja sama yang lebih intensif dalam hal pengembangan sumber daya manusia baik melalui program vokasi maupun internship di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Kerja sama tersebut meliputi peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM serta pengembangan kemampuan berbahasa Jepang bagi SDM Indonesia.
\"Di Jepang saat ini sedang kekurangan sekali tenaga-tenaga. Oleh karena itu, kalau kita melakukan kerja sama di bidang bahasa maka muaranya adalah dalam rangka dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja Jepang dari Indonesia yang memang saat ini potensinya cukup banyak,\" tutur.
Lebih jauh, Presiden juga berharap agar draf perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional (RCEP) yang hingga saat ini masih terus dibahas dapat segera disetujui dan ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN beserta 5 negara mitra termasuk salah satunya Jepang.
\"Tadi kita membahas dan saya masih akan membahas secara lebih detail agar RCEP dapat ditandatangani pada tahun ini,\" tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(Red)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik