Pejabat Eselon II Harus Kreatif dan Inovatif

MEDAN – Para pejabat eselon II diLingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus selalu berpikir kreatif dan bertindak inovatif.

Sehingga mampu mengambil kebijakan yang tepat sesuai Era Revolusi Industri 4.0 dalam upaya mewujudkan visi Sumut yang maju, aman dan bermartabat. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu), R. Sabrina ketika menjadi narasumber Webinar yang diselenggarakan DPD Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) dengan tema ‘Mencari Pejabat Eselon II yang Profesional dalam Visi Sumut Bermartabat’ di ruang Sumut Smart Provinsi, Lantai 6 Kantor Gubsu, Jumat (24/7/2020).

“Sampai hari ini terus kita dorong agar para pejabat eselon II senantiasa mampu melahirkan kreativitas dan inovasi agar tidak ketinggalan perkembangan dalam mengambil kebijakan,” ujar Sabrina.

Sabrina juga mengatakan, bahwa pejabat eselon II harus memiliki sifat profesionalisme. Seorang profesional harus mempunyai keahlian, objektif dan memiliki semangat pengabdian. Juga harus memiliki tiga hal pokok, yakni skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan) dan attitude (sikap).

Terkait beberapa posisi pejabat eselon II di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum defenitif, Sabrina mengaku akan segera membuka dan mengumumkan asesmen ke publik, bila sudah mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Pelaksana Tugas (Plt) ini hampir sama dengan pejabat definitif, dan yang menjadi Plt juga dilihat sepak terjang dan kemampuannya, tidak sembarang. Saat ini sedang dalam proses untuk kembali melakukan asesmen. Doakan sesegera mungkin seleksi bisa dilaksanakan untuk mengisi jabatan tersebut. Doakan kami juga agar segera mendapat figur yang tepat untuk mengisi kekosongan ini,” terangnya.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto yang juga berpartisipasi dalam Webinar tersebut mengatakan bisa memahami adanya sejumlah OPD yang dipimpin Plt. Bahkan menurutnya hal tersebut sudah tepat untuk mengisi kekosongan jabatan.

“Pemprovsu sebenarnya tidak menginginkan rangkap jabatan, namun itu lah langkah tepat yang sudah diambil Pemprov untuk mengisi kekosongan,” katanya.

Disampaikan juga, belum semua ASN satu visi dan misi dengan keinginan Gubernur, dan gaya inovatif dari ASN belum terasa untuk melakukan perbaikan. Untuk itu, Hendro mengajak agar para ASN terus dipacu lagi untuk dapat melahirkan kreativitas.

“Sebenarnya di zaman Pak Edy Rahmayadi dan Bu Sekda Sabrina ini sedang dilakukan kegiatan untuk memacu kreativitas guna melahirkan ASN yang bermartabat,” tambahnya.

Sementara itu, Dekan Fisipol USU, Muryanto Amin menyampaikan, selain kreativitas, para ASN juga harus tanggap terhadap perkembangan teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan big data analytics.

“Tidak bisa lagi Kepala Biro tidak mengetahui big data analytics, karena berfungsi untuk mengambil suatu keputusan. Misalkan dalam memberikan izin aplikasi online, kita harus mempertimbangkan pergerakan ekonomi yang akan terjadi. Sehingga efektivitas kebijakan terasa pada masyarakat,” tambahnya.

Terakhir, Ketua LPKAN Sumut, Rafriandi Nasution mengatakan PNS harus senantiasa meningkatkan kompetensi, inovasi dan pelayanan prima untuk publik.

“Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja di jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, rasa atau golongan,” ujarnya.

Terkait rencana akan dilakukannya ujian assesment untuk Eselon II, Rafriandi berharap agar pada lelang jabatan yang akan dilaksanakan perlu adanya terobosan-terobosan baru.

“Misalkan bila sudah didapati lima besar nama, para calon mengungkapkan visi misi mereka pada acara webinar, sehingga masyarakat juga mengetahuinya,” terangnya. (IP)