MEDAN - Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memulai tahun ajaran baru 2020-2021 pada bulan Juli bulan depan harus dikaji ulang. Mengingat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Indonesia khususnya Medan semakin meningkat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Surianto (Butong) menyikapi penetapan tatap muka belajar bagi siswa ajaran baru 2020-2021 kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (23/6/2020).
Untuk itu, Surianto (foto) menilai di Kota Medan belum layak untuk membuka kegiatan belajar mengajar siswa tatap muka di dalam kelas. Apalagi kondisi saat ini Kota Medan masih masuk zona merah,
“Banyak siswa yang belajar datang dari kecamatan lain. Dan ada juga siswa pindahan dari sekolah lain. Kita berharap Pemko Medan, dalam hal ini Disdik Medan mempertimbangkan secara matang rencana membuka sekolah kembali di tengah pandemi Covid-19. Sebab, saat ini penularan Covid-19 justru meningkat di sejumlah daerah”, ujar anggota Komisi II DPRD Medan itu.
Dirinya juga meminta wacana pembukaan sekolah perlu pertimbangan matang. “Mulai dari posisi sekolah di zona covid seperti apa, protokol kesehatannya bagaimana, hingga sosialisasi dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan harus jelas,” katanya.
Butong menilai, pembukaan sekolah di tengah pandemi merupakan pertaruhan besar. Sebab, hingga saat ini belum ada tanda kasus corona akan mereda. Dia khawatir akan peningkatan kasus Covid-19 di wilayah sekolah dibuka kembali.
“Hingga kemarin kurva kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan tajam, sehingga jika dipaksakan membuka sekolah di wilayah-wilayah tersebut maka potensi penularannya di kalangan peserta kegiatan belajar-mengajar akan sangat besar,” kata dia.
Butong menekankan, pemerintah perlu mempertimbangkan pembukaan sekolah berdasarkan zona. Jika berada di zona merah, seharusnya pembukaan sekolah ditolak.
“Jika sekolah berada di zona hijau boleh saja dibuka kembali, namun jika di zona merah wacana pembukaan sekolah harus ditolak,” kata dia.
Selain itu protokol kesehatan harus dilakukan. Mulai dari pemeriksaan kesehatan bagi guru dan siswa, serta tes PCR. Juga pola duduk di kelas harus diatur.
“Semua protokol kesehatan tersebut harus disosialisasikan kepada para orangtua siswa serta dilakukan simulasinya sebelum proses pembukaan sekolah,” katanya. (Is)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi