JELAJAHNEWS.ID -Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk). Revisi tersebut bertujuan menghadirkan Single ID Number, yakni satu nomor identitas nasional yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk seluruh layanan publik.
"Kita ingin menuju negara modern, kita ingin menghadirkan single ID number melalui undang-undang sistem administrasi kependudukan yang baru," ujar Rifqi dalam keterangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Rifqi menjelaskan bahwa sistem identitas kependudukan Indonesia saat ini masih terfragmentasi. Masyarakat harus memiliki beberapa nomor identitas sekaligus, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening bank, nomor kepesertaan asuransi, hingga nomor paspor. Kondisi ini dinilai tidak lagi relevan untuk negara yang tengah menuju transformasi digital.
Baca Juga:"Sekarang tidak. Kita punya NIK, kita punya KTP, tapi kita harus punya juga nomor rekening bank, NPWP, dan seterusnya. Nantinya cukup mengingat satu ID Number, dan nomor tersebut bisa digunakan untuk mengakses seluruh layanan publik di republik ini," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah negara telah menerapkan sistem identitas tunggal sejak lama. Satu nomor identitas diberikan sejak lahir dan digunakan lintas layanan, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan, perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga imigrasi.
Selain efisiensi layanan publik, Single ID Number dinilai berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema akses verifikasi data oleh pihak swasta, misalnya perbankan dan perusahaan digital yang memerlukan validasi identitas. Di sisi lain, sistem ini juga memperkuat keamanan nasional (national security) karena seluruh data kependudukan terintegrasi dalam satu sistem yang lebih mudah diawasi dan lebih aman.
"Penerapan Single ID Number bukan sekadar efisiensi layanan, tetapi juga akan berdampak pada PNBP dan penguatan keamanan nasional," tegas Rifqi.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus viral narapidana korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai telah mencapai
Politik
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam