Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE menyambut baik penegasan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs Martuani Sormin terkait pemberantasan jenis judi apa saja di wilayah hukum Poldasu terkhusus Polresta Medan. Jenis perjudian terbukti menggangu dan berdampak tindak kejahatan.
“Kita sangat apresiasi pernyataan Kapoldasu yang memerintahkan seluruh jajaran Polres untuk menindak segala bentuk perjudian apa saja. Kita berharap instruksi itu dapat terealisasi serta mendorong agar pemberantasan berkelanjutan,” ujar Ihwan Ritonga SE (foto) kepada Awak media Rabu (17/6/2020).
Dikatakan Ihwan Ritonga selaku politisi Gerindra itu kiranya Polisi tetap melakukan penindakan bilamana ada laporan masyarakat terkait judi. Sama halnya judi toto gelap (Togel) yang masih saja ada laporan beroperasi di pinggiran kota Medan kiranya dapat diberantas.
Sama halnya dengan jenis judi lainnya yang beberapa waktu lalu di protes para emak emak di kawasan Medan Deli agar tidak terulang lagi. “Kita harapkan pihak Polisi melakukan pengawasan maksimal agar jenis judi itu tidak terulang lagi,” harap Ihwan Ritonga.
Begitu juga dengan peryataan Kapoldasu yang akan menindak oknum aparat Polisi jika terbukti melindungi judi. “Memang harus seperti itu, aparat yang memback up judi harus terlebih dahulu ditindak. Otomatis operasional judi tersebut tidak akan berlanjut. Biasanya, judi beroperasi, bila ada oknum yang melindungi,” papar Ihwan lagi.
Sebagaimana diberitakan ramai di masmedia beberapa bulan lalu, berbagai jenis judi seperti togel, dadu guncang dan judi tembak ikan marak di Medan. Ihwan mengingatkan agar Polisi jangan lengah dan tetap jalankan instruksi Kapoldasu agar judi tetap diberantas. “Kita ingin warga bebas dari judi dan suasana kota Medan tetap kondusif,” ujar Ihwan Ritonga. (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi