DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Warga kota Medan akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Walikota (Pilwalkot) pada 9 Desember 2020. Sosok bakal calon Walikota dan wakilnya pun mulai mengerucut. Apalagi pada 4-6 September nanti sudah harus dilakukan pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Partai pengusung pun sudah mulai memetakan berbagai jurus dan strategi sgar meraih Medan 1 dan 2. Setelah Partai Demokrat memunculkan jagoannya untuk mengusung Ir Akhyar Nasution pada Pilwalkot Medan periode 2020-2024. Dua partai berbeda dikabarkan akan ikut berkoalisi.
Tentu saja 4 kursi Partai Demokrat dari 50 kursi anggota DPRD Medan sudah sempurna memenuhi syarat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika saja salah satu saja partai tersebut berkenan berkoalisi. Partai PAN dan PKS misalnya memiliki 6 Kursi dan 7 kursi di DPRD Medan sangat dimungkinkan mengusung Akhyar Nasution.
Maka, bisa saja salah satu kader dari PKS dan PAN mengambil posisi Wakil pasangan Ir Akhyar Nasution. Klop sudah, pasangan Akyar Nasution memenuhi syarat 17 kursi untuk mendaftar ke KPU. Dimana persyaratan harus memiliki minimal 20 persen dari jumlah 50 kursi di DPRD Medan.
Diketahui, PKS dan PAN, partai bernuansa religius dan sederhana. Sangat tepat jika digandengkan sosok Ir Akhyar Nasution yang dikenal pekerja keras dan sederhana itu.
Ketika hal itu di konfirmasi Awak media Selasa (16/6/2020) kepada Sekretaris DPD PKS Medan Rudiyanto Simangunsong (foto) tidak membantah kemungkinan PKS, PAN dan Demokrat dalam Pilwalkot Medan 2020-2024 akan berkoalisi. “Bisa saja PKS dan Demokrat berkoalisi bahkan dengan PAN juga kita berharap dapat bersama,” sebutnya.
Ditambahkan Rudiyanto, sebelum pendaftaran Calon mereka sangat berpeluang berkoalisi dengan partai mana pun. “Dengan PDI Perjuangan juga kita berpeluang koalisi serta partai lainnya,” imbuh Ketua Komisi I DPRD Medan itu.
Namun kata Rudiyanto, PKS beberapa waktu yang lalu sudah melaunching calon Walikota Medan yakni H.Salman Alfarisi,Lc.MA menjadi calon Walikota Medan dari kader PKS. Mengenai partai apa saja PKS sudah berkomunikasi. “Kami pikir hampir semua partai-partai yang ada di Kota Medan kita sudah melakukan hal itu. Karena itu kami menilai hampir semua partai dan calon yang berkomunikasi adalah orang-orang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Medan H T Bahrumsyah SH ketika dikonfirmasi, hingga berita ini dibuat belum mendapat jawaban.(Is)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik