RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hasyim SE mengatakan, pihaknya akan tetap mengawasi penggunaan anggaran Covid 19 yang mencapai Rp 500 miliar yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Kita tidak mau mendengar adanya kebocoran dalam penggunaan anggaran covid 19 dilakukan Pemko Medan saat ini. Maka dari itu, kita selaku wakil rakyat yang dipercaya akan melakukan pengawasan melalui pansus Covid untuk semaksimal mungkin,” kata Hasyim SE (foto) di gedung DPRD Medan, Senin (15/6/2020).
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan akan mencegah terjadinya penyalagunaan anggaran covid 19 tersebut. “Kita mau anggaran ratusan miliar rupiah dikhususkan untuk kesehatan, jaringan sosial dan dampak ekonomi harus tepat sasaran. Oleh karenanya diimbau kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran covid 19 harus benar-benar menyalurkannya tepat sasaran sehingga dapat dirasakan masyarakat Kota Medan,” ujarnya.
Masih kata Hasyim yang juga Ketua DPC PDI P Kota Medan itu dengan tepat sasaran penyaluran anggaran covid 19 itu ke masyarakat Kota Medan, bisa dapat menurunkan jumlah pasien di setiap waliyah. “Nah, kami juga meminta kepada masyarakat agar turut bersama-sama mengawasi anggaran ini agar terhindar dari oknum-oknum yang ingin menyelewengkannya,” ajak Hasyim.
Lebih lanjut disebutkannya, jika terjadi kebocoran maka pihaknya akan melakukan rekomendasi kepada Plt Wali Kota untuk melakukan penindakan kepada pejabat yang menyalahgunakannya. “Sementara, untuk proses hukumnya kita serahkan kepada pihak berwajib,” ujarnya. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik