Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hasyim SE mengatakan, pihaknya akan tetap mengawasi penggunaan anggaran Covid 19 yang mencapai Rp 500 miliar yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Kita tidak mau mendengar adanya kebocoran dalam penggunaan anggaran covid 19 dilakukan Pemko Medan saat ini. Maka dari itu, kita selaku wakil rakyat yang dipercaya akan melakukan pengawasan melalui pansus Covid untuk semaksimal mungkin,” kata Hasyim SE (foto) di gedung DPRD Medan, Senin (15/6/2020).
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan akan mencegah terjadinya penyalagunaan anggaran covid 19 tersebut. “Kita mau anggaran ratusan miliar rupiah dikhususkan untuk kesehatan, jaringan sosial dan dampak ekonomi harus tepat sasaran. Oleh karenanya diimbau kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran covid 19 harus benar-benar menyalurkannya tepat sasaran sehingga dapat dirasakan masyarakat Kota Medan,” ujarnya.
Masih kata Hasyim yang juga Ketua DPC PDI P Kota Medan itu dengan tepat sasaran penyaluran anggaran covid 19 itu ke masyarakat Kota Medan, bisa dapat menurunkan jumlah pasien di setiap waliyah. “Nah, kami juga meminta kepada masyarakat agar turut bersama-sama mengawasi anggaran ini agar terhindar dari oknum-oknum yang ingin menyelewengkannya,” ajak Hasyim.
Lebih lanjut disebutkannya, jika terjadi kebocoran maka pihaknya akan melakukan rekomendasi kepada Plt Wali Kota untuk melakukan penindakan kepada pejabat yang menyalahgunakannya. “Sementara, untuk proses hukumnya kita serahkan kepada pihak berwajib,” ujarnya. (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi