Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - DPRD Medan melalui sidang paripurna resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Senin (8/6/2020). Pembentukan Pansus berdasarkan usulan Fraksi di DPRD Medan.
“Tujuh (7) dari 8 Fraksi di DPRD Medan telah menyetujui pembentukan Pansus, ujar Ketua DPRD Medan Hasyim SE usai paripurna.
Dikatakan Hasyim, adapun dilakukan pembentukan Pansus bukan mencari cari kesalahan Gugus Tugas Pemko Medan dalam penanganan Covid 19. Bahkan, kinerja Pansus nantinya akan bekerja maksimal dan bukan hanya menghabiskan anggaran seperti yang dituding segelintir orang.
“Saya pastikan keberadaan Pansus bukan untuk memojokkan Pemko bila terjadi kelurangan. Tetapi Pansus akan membantu Walikota mengawasi penggunaan anggaran Covid, ” tegas Hasyim SE (foto) yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan itu.
Ditambahkan Hasyim, Pansus nantinya akan bekerja agar penanganan Covid 19 lebih maksimal. “Baik itu penggunaan anggaran dan penanganan terkena dampak Covid 19,” ujar Hasyim seraya menyebut agar bawahan Plt Walikota Medan bekerja dengan hati hati sehingga tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran.
Politikus PDIP ini juga memastikan tidak selamanya pansus dibentuk hanya untuk menghabiskan anggaran. Tapi, sebaliknya yakni mengoptimalkan pengawasan.
“Pansus juga bisa memaksimalkan anggaran supaya tidak terjadi kebocoran,” ucapnya.
Satu satunya Fraksi yang tidak setuju dan menilai pembentukan Pansus tidak begiti urgen yakni Fraksi PAN Medan. Menurut anggota DPRD dari Fraksi PAN, Sudari menyebut pihaknya ingin memaksimalkan kinerja Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesehatan. (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi