Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Anggota DPRD Medan Janses Simbolon kembali membantu warga kurang mampu. Bantuan tersebut diyakini dapat meringankan beban masyarakat terkena dampak corona virus disease (covid 19) yang mewabah saat ini.
Jika sebelumnya Janses Simbolon asal Partai Hanura itu telah membagikan paket sembako dan ikan hasil tambaknya. Kembali, Minggu (7/6/2020) memberikan 500 paket sembako berupa beras, gula dan minyak goreng kepada warga di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan.
Menurut Janses Simbolon selaku tokoh pemuda di Medan Utara itu, bantuan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kurang mampu yang terkena dampak Covid 19 di Medan Deli.
Diharapkan, bantuan dapat meringankan beban ekonomi warga yang kesulitan mencari nafkah akibat pandemi Covid 19. Kepada warga agar dapat maklum dan kiranya tidak melihat nilai jumlah yang diberikan. “Jangan lihat nilainya, tapi itu dari keiklasan saya membantu. Semoga pandemi Corona cepat berlalu,” pinta Janses.
Pada kesempatan itu, Janses Simbolon mengajak seluruh masyarakat sadar dan sama sama memutus mata rantai penyebaran Covid 19. “Kesadaran untuk memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan diyakini dapat meminimalisir penyebaran pandemi Covid 19. Mari kita tetap jaga kesehatan,” ajak Janses Simbolon yang duduk di Komisi II DPRD Medan membidangi kesehatan itu.
Janses Simbolon juga menghimbau terhadap personal maupun perusahaan dapat menyisihkan penghasilannya untuk membantu masyarakat. “Mari berbagi apalagi situasi saat ini,” pinta Janses Simbolon. (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi