MEDAN - Anggota DPRD Medan Sahat Simbolon asal Partai Gerindra menggelar reses II masa sidang II Tahun 2020, di sejumlah lingkungan Jl Pelita I Kecamatan Medan Perjuangan, Rabu (29/4/2020). Saat reses, Sahat banyak menerima keluhan terkait kesulitan ekonomi dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid).
Saat pelaksanan reses, Sahat Simbolon mengunjungi warga yang bermukim di lorong kecil di Jl Pelita Gg Saudara, Gg Kelapa, Gg Pos, Gg Beringin, Gg Pendorong dan lorong Saudara. Usai berdialok kepada warga saat ditemui dirumahnya, Sahat Simbolon selanjutnya membagikan bantuan makanan.
Menurut Sahat Sombolon kepada wartawan, Ianya banyak menerima keluhan terkait kesulitan kebutuhan sehari hari karena Covid 19. Banyak warga tidak dapat mencari nafkah karena anjuran pemerintah dirumah saja (stay at home).
Bahkan kata Sahat Simbolon asal daerah pemilihan (dapil) III meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung dan Medan Perjuangan itu, warga miskin yang terkena dampak Covid 19 mengeluh tidak merata mendapat bantuan dari pemerintah. Pada saat itu, warga minta Sahat Simbolon dapat memfasilitasi keluhan warga ke Pemko Medan.
Selain itu, menurutnya, warga juga mengeluhkan belum terpasangnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jl Pelita Gg Saudara, Gg Kelapa, Gg Pos, Gg Beringin, Gg Pendorong dan lorong Saudara. Sama halnya dengan parit yang tidak berfungsi.
“Lingkungan warga sangat gelap dan kumuh. Akibat parit yang tumpat, bila hujan turun rumah warga kerap kebanjiran,” terangnya.
Menyikapi keluhan warga, Sahat Simbolon mendorong Pemko Medan melalui Kepling dan Lurah agar mendata warga dengan benar siapa yang layak penerima bantuan dampak Covid. “Kita harapkan pendataan dapat dievaluasi untuk bantuan berikutnya,” sebutnya.
Sedangkan masalah perbaikan parit dan pemasangan LPJU, Plt Walikota Medan Akhyar Nasution supaya tetap mengingatkan bawahannya tetap melakukan perbaikan dan normalisasi parit. Sama halnya dengan perbaikan LPJU supaya tetap diperhatikan. (rel/Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi