Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Kondisi Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Selain dililit hutang Rp 64 Miliar, pelayanan di rumah sakit milik Pemko Medan itu dituding buruk beberapa tahun terakhir ini.
Tentu saja, rapat anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Akhir Tahun 2019 saat melakukan pembahasan dengan pihak manajemen RS Pirngadi lebih tepat disebut diskusi dan penyampaian curahan hati (curhat).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution didampingi Wong Cun Sen, Sudari ST, Hendri Duin Sembiring, Edward Hutabarat, Syaiful Ramadhan dan M Rizki Lubis berlangsung diruang Banggar gedung DPRD Medan, Rabu sore (13/5/2020). Pihak manajemen RS Pirngadi menghadirkan Direktur Urama (Dirut) Suryadi Panjaitan dan beberapa stafnya.
Dalam paparannya, Suryadi Panjaitan menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki hutang sebesar Rp 64 Miliar. Untuk menanggulangi pembayaran hutang dan biaya operasional tidak lagi seimbang dengan pemasukan.
Namun kata Suryadi, kendati kondisi demikian, manajemen Pirngadi masih bisa diselamatkan atau diperbaiki. Salah satunya menerapkan PP No 72 Tahun 2019 tentang unit otonomi khusus khusus untuk rumah sakit.
“Dengan penerapan PP itu, dipastikan kondisi rumah sakit Pirngadi akan segera bangkit lagi,” umbar Suryadi yang mengaku mampu menaikkan kelas type Rumah Sakit Pirngadi dari C ke B.
Ditambahkan Suryadi, pihaknya juga butuh suntikan dana sekitar Rp 40 Miliar untuk biaya farmasi dan pembelian alat kesehatan. Sedangkan untuk bayar hutang dan jasa masih dimungkinkan dari pendapatan.
Selain itu kata Suryadi, tenaga medis di RS Pirngadi juga butuh bantuan ekstra sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih prima.
Menyikapi keluhan Suryadi, anggota Pansus LKPj, Hendri Duin Sembiring (foto) mengatakan, setuju untuk suntikan dana ke Pirngadi. Tetapi tambah Hendri Duin, untuk pemulihan itu tidak semata mata karena pemberian bantuan.
Menurutnya, sejak dini harus dilakukan perubahan perbaikan pelayanan. “SDM tenaga medis harus dirombak total. Mulai dari penyambutan, pelayanan dan perawatan harus ditingkatkan,” tandas Hendri Duin seraya menyebut pelayanan RS Pingadi selama ini sangat buruk.
Ditambahkan, pada prinsipnya DPRD setuju dengan bantuan dana ke Pirngadi tetapi harus memiliki konsep yang jelas. “SDM tenaga medis dan manajemen harus diperbaiki seperti jam bertamu,” ujarnya.
Anggota Pansus lainnya Edward Hutabarat juga menyampaikan, mengaku prihatin dengan kondisi Pirngadi yang nyaris bangkrut. Edward pun mendorong agar membantu keuangan demi peningkatan pengelolaan pelayanan lebih baik.
“Kita sangat berharap kondisi Rumah Sakit itu jangan menakutkan, mencekam. Bagaimana supaya bisa berubah menjadi nyaman, bersih dan indah,” ujarnya seraya berharap jangan sampai ketinggalan dengan rumah sakit swasta.
Pada kesempatan itu, Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution, Wong Cun Sen, Sudari dan Syaiful mengaku sepakat membenahi RS Pirngadi dengan pengalokasian dana bantuan.
Dewan setuju agar RS Pirngadi tetap dipertahankan menjadi kebanggaan warga kota Medan. Dewan berharap, agar Suryadi mampu dan dituntut memperbaiki kinerja serta manajemen. (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi