RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Kondisi Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Selain dililit hutang Rp 64 Miliar, pelayanan di rumah sakit milik Pemko Medan itu dituding buruk beberapa tahun terakhir ini.
Tentu saja, rapat anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Akhir Tahun 2019 saat melakukan pembahasan dengan pihak manajemen RS Pirngadi lebih tepat disebut diskusi dan penyampaian curahan hati (curhat).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution didampingi Wong Cun Sen, Sudari ST, Hendri Duin Sembiring, Edward Hutabarat, Syaiful Ramadhan dan M Rizki Lubis berlangsung diruang Banggar gedung DPRD Medan, Rabu sore (13/5/2020). Pihak manajemen RS Pirngadi menghadirkan Direktur Urama (Dirut) Suryadi Panjaitan dan beberapa stafnya.
Dalam paparannya, Suryadi Panjaitan menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki hutang sebesar Rp 64 Miliar. Untuk menanggulangi pembayaran hutang dan biaya operasional tidak lagi seimbang dengan pemasukan.
Namun kata Suryadi, kendati kondisi demikian, manajemen Pirngadi masih bisa diselamatkan atau diperbaiki. Salah satunya menerapkan PP No 72 Tahun 2019 tentang unit otonomi khusus khusus untuk rumah sakit.
“Dengan penerapan PP itu, dipastikan kondisi rumah sakit Pirngadi akan segera bangkit lagi,” umbar Suryadi yang mengaku mampu menaikkan kelas type Rumah Sakit Pirngadi dari C ke B.
Ditambahkan Suryadi, pihaknya juga butuh suntikan dana sekitar Rp 40 Miliar untuk biaya farmasi dan pembelian alat kesehatan. Sedangkan untuk bayar hutang dan jasa masih dimungkinkan dari pendapatan.
Selain itu kata Suryadi, tenaga medis di RS Pirngadi juga butuh bantuan ekstra sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih prima.
Menyikapi keluhan Suryadi, anggota Pansus LKPj, Hendri Duin Sembiring (foto) mengatakan, setuju untuk suntikan dana ke Pirngadi. Tetapi tambah Hendri Duin, untuk pemulihan itu tidak semata mata karena pemberian bantuan.
Menurutnya, sejak dini harus dilakukan perubahan perbaikan pelayanan. “SDM tenaga medis harus dirombak total. Mulai dari penyambutan, pelayanan dan perawatan harus ditingkatkan,” tandas Hendri Duin seraya menyebut pelayanan RS Pingadi selama ini sangat buruk.
Ditambahkan, pada prinsipnya DPRD setuju dengan bantuan dana ke Pirngadi tetapi harus memiliki konsep yang jelas. “SDM tenaga medis dan manajemen harus diperbaiki seperti jam bertamu,” ujarnya.
Anggota Pansus lainnya Edward Hutabarat juga menyampaikan, mengaku prihatin dengan kondisi Pirngadi yang nyaris bangkrut. Edward pun mendorong agar membantu keuangan demi peningkatan pengelolaan pelayanan lebih baik.
“Kita sangat berharap kondisi Rumah Sakit itu jangan menakutkan, mencekam. Bagaimana supaya bisa berubah menjadi nyaman, bersih dan indah,” ujarnya seraya berharap jangan sampai ketinggalan dengan rumah sakit swasta.
Pada kesempatan itu, Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution, Wong Cun Sen, Sudari dan Syaiful mengaku sepakat membenahi RS Pirngadi dengan pengalokasian dana bantuan.
Dewan setuju agar RS Pirngadi tetap dipertahankan menjadi kebanggaan warga kota Medan. Dewan berharap, agar Suryadi mampu dan dituntut memperbaiki kinerja serta manajemen. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik