MEDAN - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim, SE meminta Pemko Medan melakukan pendataan warga miskin secara menyeluruh, terkait penyerahan bantuan kepada warga prasejahtera yang terdampak Covid-19.
“Sebab, kami melihat langsung ke lapangan, pada tahap pertama, banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan sembako, padahal kondisi rumah mereka sangat memprihatinkan,” ucap Ketua Hasyim di sela-sela pembagian sembako yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Senin (11/5/2020).
Hasyim yang juga Ketua DPRD Kota Medan ini menyarankan, Pemko agar melibatkan seluruh kepala lingkungan, karena mereka yang lebih tahu kondisi warganya.
Diketahui, DPC PDI Perjuangan mulai awal pekan ini membagikan 900 paket sembako berupa beras, minyak goreng, gula dan lainnya kepada warga prasejahtera di 21 kecamatan di Kota Medan.
Didampingi Sekretaris, Robi Barus dan pengurus, Paul Mei Anton Simanjuntak, dan sejumlah pengurus lainnya, seperti Parlindungan Sinaga, Cut Zuriaty, Ruth Brahmana dan Heni Ria, Hasyim mengatakan, pembagian 900 paket tersebut dilakukan secara bertahap. “Hari ini pertama, kami serahkan di Kecamatan Medan Petisah yang sengaja dipusatkan di Kantor DPC. Lalu di Kecamatan Medan Barat dan Baru,” kata dia.
Kemudian, lanjutnya, hari berikutnya di kecamatan lain. Sisa 18 kecamatan, per hari kami serahkan di tiga kecamatan. “Bertahap ini, karena keterbatasan waktu,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Hasyim mengakui DPC PDI Perjuangan Kota Medan sudah beberapa kali menggelar baksos, berkaitan dampak Covid-19. “Kami pernah buat dapur umum sebelum Ramadhan, bagikan sembako di awal Ramadhan, pembagian takjil (makanan untuk buka puasa) yang dikoordinir Majelis Taklim DPC. Dan hari ini (Senin, red) kami bagikan sembako lagi,” kata dia.
Hasyim yang dua periode menjadi Ketua DPC ini berharap doa dan dukungan masyarakat kepada partainya agar bisa terus berbuat untuk kepentingan masyarakat. “Doakan kami, agar bisa bekerja dan mengabdi dengan ketulusan hati,” pintanya. (rel/Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi