Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia khusus (Pansus) LKPj Walikota Medan Akhir Tahun 2019 mempercayakan Edwin Sugesti Nasution SE MM menjabat Ketua Pansus. Terpilihnya Edwin Sugesti melalui rapat telekonference yang dipimpin Ketua DPRD Medan di ruang banggar gedung dewan, Rabu (6/5/2020).
Rapat Pansus dihadiri Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan anggota Wong Cun Sen. Dalam rapat, selain menetapkan Edwin Sugesti (Partai PAN) sebagai Ketua Pansus juga juga menetapkan Wong Cun Sen (PDI P) sebagai Wakil Ketua.
Kepada wartawan, Ketua Pansus LKPj yang baru terpilih Edwin Sugesti Nasution (foto) menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan sesama anggota Pansus. Selanjutnya akan segera menyusun jadwal pembahasan.
“Pansus akan mengkaji, mengevaluasi dan mengkritisi kiinerja Pemerintah Kota Medan di Tahun 2019. Kemudian Pansus akan memberikan catatan2 penting berupa rekomendasi,” sebut Edwin Sugesti seraya menyebut terima kasih atas amanah Fraksi lain kepada Fraksi PAN.
Sebagaimana diketahui, jadwal pembahasan Pansus LKPj Walikota Akhir Tahun 2019 ditetapkan 7 sd 15 Mei. Sedangkan pada 18 Mei 2020 dijadwalkan untuk paripurna berikutnya agenda penyampaian hasil pembahasan Pansus dan penandatangan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi.
Sedangkan anggota dewan yang bergabung di Pansus berjumlah 14 orang yakni Edward Hutabarat, Wong Cun Sen (PDI-Perjuangan), Sahat Simbolon, Surianto dan Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), Dhiyaul Hayati dan Syaiful Ramadhan (PKS), Edwin Sugesti dan Edi Sudari (PAN), M Rizky Lubis (Golkar), Endriansyah Rendy (Nasdem), Ishaq Abrar Mustafa Tarigan (Demokrat) serta Janses Simbolon (Hanura, PSI dan PPP). (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi