RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - DPRD Medan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang 3 Tahun 2020 sekaligus pengumuman personalia pembahasan LKPj Walikota akhir Tahun 2019 di ruang paripurna gedung dewan, Selasa (5/5/2020). Mekanisme pembentukan pansus sesuai kesepakatan dewan pada paripurna sebelumnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga, Wakil Ketua T Bahrumsyah dan Rajudin Sagala. Rapat paripurna juga dihadiri para Ketua Fraksi sedangkan yang lainnya mengikuti melalu media teleconference.
Dikatakan Hasyim, setelah ditentukannya anggota personalia Pansus diharapkan dapat bekerja maksimal. Sebagaimana diketahui jadwal pembahasan Pansus LKPj Walikota Akhir Tahun 2019 ditetapkan 7 sd 15 Mei.
Sedangkan pada 18 Mei 2020 dijadwalkan untuk parilurna berikutnya agenda penyampaian hasil pembahasan Pansus dan penandatangan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi.
Adapun nama nama utusan Fraksi yang ditempatkan di Pansus LKPj sebanyak 14 orang yakni Edward Hutabarat, Wong Cun Sen (PDI-Perjuangan), Sahat Simbolon, Surianto dan Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), Dhiyaul Hayati dan Syaiful Ramadhan (PKS), Edwin Sugesti dan Edi Sudari (PAN), M Rizky Lubis (Golkar), Endriansyah Rendy (Nasdem), Ishaq Abrar Mustafa Tarigan (Demokrat) serta Janses Simbolon (Hanura, PSI dan PPP). (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik