JELAJAHNEWS.ID -Komisi X DPR RI mengkritik rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang akan menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut dinilai berisiko dan tidak menyentuh akar persoalan pengangguran terdidik yang selama ini terjadi di Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa manfaat suatu jurusan tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan kebutuhan industri. Ia menilai rendahnya serapan lulusan di dunia kerja tidak seharusnya langsung dibebankan kepada perguruan tinggi.
"Menjadikan penutupan prodi sebagai langkah cepat untuk mengatasi rendahnya serapan kerja sangat berisiko salah sasaran. Masalah pendidikan tinggi kita bukan hanya karena banyaknya jurusan yang tidak relevan, tetapi ada kegagalan perencanaan yang lebih mendasar," ujar Fikri, dikutip, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga:Sebagai alternatif kebijakan, DPR mendorong pemerintah untuk kembali menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 berbasis tracer study (pelacakan lulusan). Melalui instrumen ini, pemerintah dinilai dapat memperoleh gambaran akurat mengenai persentase lulusan yang bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun berwirausaha.
Data Laporan Kinerja (LAKIN) dari sejumlah perguruan tinggi menunjukkan tingkat serapan lulusan yang relatif tinggi. Universitas Negeri Jakarta (UNJ), misalnya, mencatat capaian IKU 1 sebesar 85,25 persen pada 2023, sementara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mencapai 62,96 persen. Secara umum, rata-rata serapan lulusan berada pada kisaran 60 hingga 80 persen.
Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan data makro ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran dari kalangan sarjana pada 2024 mencapai 842.378 orang. Selain itu, rasio kewirausahaan nasional masih stagnan di angka 3,5 persen.
Fikri menilai ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dan ketersediaan lapangan kerja berkualitas.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik
Danantara Housing Expo (DHE) 2026 memperkuat kolaborasi ekosistem perumahan dengan mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan indu
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik