JELAJAHNEWS.ID -Komisi X DPR RI mengkritik rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang akan menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut dinilai berisiko dan tidak menyentuh akar persoalan pengangguran terdidik yang selama ini terjadi di Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa manfaat suatu jurusan tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan kebutuhan industri. Ia menilai rendahnya serapan lulusan di dunia kerja tidak seharusnya langsung dibebankan kepada perguruan tinggi.
"Menjadikan penutupan prodi sebagai langkah cepat untuk mengatasi rendahnya serapan kerja sangat berisiko salah sasaran. Masalah pendidikan tinggi kita bukan hanya karena banyaknya jurusan yang tidak relevan, tetapi ada kegagalan perencanaan yang lebih mendasar," ujar Fikri, dikutip, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga:Sebagai alternatif kebijakan, DPR mendorong pemerintah untuk kembali menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 berbasis tracer study (pelacakan lulusan). Melalui instrumen ini, pemerintah dinilai dapat memperoleh gambaran akurat mengenai persentase lulusan yang bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun berwirausaha.
Data Laporan Kinerja (LAKIN) dari sejumlah perguruan tinggi menunjukkan tingkat serapan lulusan yang relatif tinggi. Universitas Negeri Jakarta (UNJ), misalnya, mencatat capaian IKU 1 sebesar 85,25 persen pada 2023, sementara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mencapai 62,96 persen. Secara umum, rata-rata serapan lulusan berada pada kisaran 60 hingga 80 persen.
Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan data makro ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran dari kalangan sarjana pada 2024 mencapai 842.378 orang. Selain itu, rasio kewirausahaan nasional masih stagnan di angka 3,5 persen.
Fikri menilai ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dan ketersediaan lapangan kerja berkualitas.
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik