RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Ditengah wabah Coronavirus Disease (Covid-19) saat ini, DPRD Medan akan tetap menggelar pelaksanaan reses I TA 2020. Namun, pelaksanaan reses kali ini agak berbeda, jika sebelumnya mengumpulkan massa maka kali ini dilakukan door to door.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE (foto) kepada awak media, usai menggelar rapat kordinasi pimpinan dewan dan pimpinan Fraksi di ruang transit gedung DPRD Medan, Kamis (23/4/2020).
“Tadi telah kita sepakati dalam rapat pelaksanaan reses I TA 2020 tetap kita laksanakan. Tapi untuk kali ini agak berbeda,” ujar Ihwan Ritonga.
Ditambahkan Ihwan, hasil keputusan untuk menggelar reses dinilai sangat tepat karena akan membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19. “Dalam pelaksanaan reses kan menyerap aspirasi, situasi saat ini memamang diperlukan,” sebut Ihwan asal politisi Gerindra ini.
Dijelaskannya, pelaksanaan reses akan tetap mengikuti protokol Covid-19. Kita pastikan tetap mengikuti sekaligus mensosialisasikan anjuran pemerintah.
“Besok (Jumat, 24/4/2020), Banmus (Badan Musyawarah) akan menggelar rapat lewat telekonperens untuk penjadwalan dan teknis pelaksanaan,” terang Ihwan. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik