MEDAN - Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor terus menggelorakan agar seluruh pihak sekolah swasta di Medan memberikan keringanan biaya uang sekolah. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk akibat dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) patut mendapat perhatian pihak sekolah.
“Sejak awal sudah kita suarakan, pihak sekolah Methodist 5 sudah memberikan keringanan. Kita harapkan seluruh sekolah di Medan berkenan memberikan keringanan kepada orang tua siswa,” pinta Antonius Tumanggor (foto) kepada awak media, Selasa (14/4/2020).
Dikatakan, permintaan untuk diskon uang sekolah kepada sekolah sangat mendasar. Apalagi situasi saat ini akibat dampak sosial akibat wabah Covid-19 yang membuat seluruh masyarakat di kota Medan harus berdiam diri dirumah (membatasi keluar rumah). Kondisi demikian telah mempengaruhi pendapatan ekonomi ditengah desakan kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan hanya kebutuhan untuk makan, tapi juga kebutuhan biaya pendidikan.
Desakan ekonomi dampak aturan pembatasan keluar rumah oleh pemerintah tersebut akhirnya mau tidak mau memaksa masyarakat miskin dan kurang mampu mencari upaya agar mendapatkan bantuan baik itu berupa kebutuhan pokok, listrik, air dan biaya pendidikan anak.
Sebagaimana diketahui, sekolah Methodis 5 Jalan Danau Jempang Keluraham Sei Agul Kecamatan Medan Barat sudah memberikan diskon uang sekolah 3 bulan. Sebelumnya Antonius Tumanggor menyuarakan agar ada keringanan. “Terimakasih, kita apresiasi Methodis 5 dan harapan kita sekolah lain juga ikut,”terang Antonius.
Kepada rekan sejawat di DPRD Medan, Antonius juga berharap agar anggota DPRD Medan ikut menyuarakan agar seluruh sekolah swasta memberikan diskon. Begitu juga dengan Pemko Medan supaya mendorong pihak sekolah berkenan membantu masyarakat. (Is)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi