Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
MEDAN - Fraksi PAN DPRD Medan dorong Pemko Medan supaya memaksimalkan pergeseran anggaran untuk penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penambahan anggaran guna memaksimalkan penanganan dampak dan pencegahan.
“Penambahan anggaran skala besar pantas dilakukan untuk biaya pencegahan dan antisipasi dampak wabah Covid 19 di Kota Medan,” tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Edwin Sugesti (foto) kepada wartawan di gedung dewan usai mengikuti rapat koordinasi unsur pimpinan dewan dan pimpinan Fraksi Fraksi DPRD Medan, Senin (6/4/2020).
Dikatakan Edwin Sugesti, penambahan untuk keperluan penanganan Covid 19 sangat memungkinkan. Banyak pos mata anggaran di APBD Pemko Medan TA 2020 yang sangat dimungkinkan untuk digeser atau dialihkan. “Karena akibat dampak Covid 19 itu, banyak program kegiatan di beberapa OPD (Organisasi Peimpinan Daerah) Pemko Medan menjadi batal. Belum lagi SILPA APBD 2019 lalu. Tentu, anggaran dapat dialihkan,” sebut Sugesti.
Menurut Edwin, selain penambahan anggaran untuk keperluan pencegahan Covid 19. Pemko Medan juga dapat mengalokasikan anggaran untuk pembelian masker yang akan diberikan gratis kepada masyarakat. Begitu juga untuk melakukan rapid tet Covid 19 kepada masyarakat.
Dan yang sangat penting tambah Edwin, Pemko Medan harus menambah jumlah beras yang didistribusikan tahap awal yakni 980 ton beras. “Jumlah itu tidaklah cukup untuk 62 hari dan pembagiannya belum merata,” terang Edwin.
Pada hal tambah Edwin, akibat dampak virus corona, babyak warga Kota Medan yang selama ini mampu menjadi tidak mampu karena usahanya ditutup. “Hampir semua pergerakan ekonomi terhenti saat ini, banyak warga yang selama ini mampu dan beralih menjadi miskin mendadak,” urainya.
Untuk itu lah sebut Edwin, Fraksi PAN mendorong Pemko Medan harus melayani warga Kota Medan dengan tulus dan manusiawi. “Segala upaya kita dukung demi membantu rakyat yang kesusahan,” bebernya. (Is)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah