Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
MEDAN - Ketua Komisi I DPRD Medan Rudyanto Simangunsong ingatkan Pemko Medan berhati hati gunakan anggaran kebutuhan cegah Covid-19. Pengawasan sejak dini dinilai perlu guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
“Kita perlu jaga jaga sejak sini, jangan sampai tersandung hukum dikemudan hari,” ujar Rudyanto Simangunsong (foto) asal politisi PKS itu kepada wartawan di gedung dewan, Senin pagi (6/4/2020).
Dikataknya Rudyanto, akibat dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) saat ini memang sudah mulai terintegrasi. Pemko Medan tetal didorong untuk peningkatan pelayanan orang sakit. Begitu juga dengan penggunaan anggaran supaya transparan.
“Kita sangat prihatin bila nanti pejabat Pemko Medan terjerat hukum karena kesilapan penggunaan anggaran,” sebut Rudyanto seraya menyebut belajar dari musibah Sunami Aceh banyak yang terlibat kasus hukum dikarenakan penyalahgunaan anggaran patut disikapi.
Masih kata Rudyanto, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan penggunaan anggaran kebutuhan Covid-19. “Kita sayang terhadap Pejabat Pemko dan rakyat kita. Maka pengawasan ini pun bagian dari itu,” terangnya seraya menambahkan bila masih ada yang terbukti penyelewengan anggaran bantuan bencana sangat setuju di hukum mati.
Terkait untuk pengalihan anggaran dari beberapa pos di sekretariat DPRD Medan, Rudianto menyampaikan sangat dimungkinkan. “Saya yakin beberapa pos anggaran seperti pejalanan dinas dan sosialisasi perda sangat setuju dialihkan,” imbuh Rudyanto.
Bahkan, kata Rudiyanto, pihaknya sedang memperjuangkan pengalihan anggaran dari APBD Pemko Medan untuk kebutuhan rakyat Medan sutuasi dampak Covid 19. “Pada dasarnya kita berpihak kebutuhan rakyat. Rakyat butuh apa, kita setuju untuk melindungi rakyat,” ungkapnya. (Is)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah