JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan tenggat waktu yang tegas dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai jangka waktu dua tahun merupakan target yang realistis agar pemulihan fasilitas pelayanan publik dapat segera dirampungkan dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
Desakan tersebut disampaikan Fauzan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama mitra kerja terkait di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Fauzan secara khusus menyoroti peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana sesuai dengan keputusan Presiden.
Baca Juga:
Menurut politisi Fraksi Partai NasDem tersebut, pemulihan fisik yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, seperti perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik lainnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan waktu penyelesaian.
"Kementerian Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas, sesuai keputusan Presiden, kami ingatkan supaya membuat semacam batas waktu yang jelas untuk penanganan, terutama terkait rekonstruksi pembangunan fisik yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira dua tahun itu waktu yang relatif bisa dipenuhi," ujar Fauzan.
Selain soal target waktu, Fauzan juga menekankan pentingnya penyusunan lini masa atau timeline yang terukur dan transparan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diawasi secara efektif oleh publik maupun lembaga pengawas.
Legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu turut menyoroti persoalan validasi data penerima bantuan, khususnya bantuan perumahan bagi warga terdampak bencana. Ia mengingatkan agar kesalahan serupa yang pernah terjadi pada penanganan gempa Lombok tidak terulang kembali.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik