Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
MEDAN - Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST desak Pemko Medan segera memiliki alat Polymerase Chain Reaction (PCR). Alat tes tersebut dinilai sangat penting guna percepatan mendeteksi seseorang menderita positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Instrument Polymerase Chain Reaction (PCR) dapat menganalisa 100 an sample perhari dengan tinggi tingkat akurasi nya.
“Kota Medan sudah status tanggap darurat dan zona merah soal Covid-19. Tentu harus lebih maksimal penanganannya. Kita harapkan Pemko Medan memiliki alat tersebut,” tegas Sudari ST (foto) kepada wartawan di Medan, (9/4/2020).
Dikatakan Sudari ST asal politisi PAN itu, dengan menggunakan alat PCR Pemko Medan sudah dapat melakukan tes corona sendiri di laboratorium RS Pirngadi Medan. “Jadi tidak harus pemeriksaan ke Jakarta yang membutuhkan waktu lama,” ujar Sudari yang memiliki back gound sebagai Analyst Laboratory itu.
Selama ini, menurutnya, selalu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat bila seseorang meninggal dunia. “Tudingan masyarakat selalu miring pada hal meninggalnya bukan karena Covid 19. Hal itu yang harus ada kepastian sehingga tidak menimbulkan keresahan,” terangnya.
Begitu juga terkait seseorang status Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) kiranya segera diketahui apakah positif Covid 19 sehingga masyarakat sedikit tenang dan keluarga yang meninggal tidak di terasingkan di masyarakat
Untuk itu harap Sudari, Pemko Medan dapat merespon. Paling tidak kata Sudari, Pemko Medan dapat berkordinasi dengan Pempropsu untuk penyediaan alat PCR ada dimiliki RS Adam Malik. (Is)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah