RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST minta Pemko Medan segera memberikan bantuan sembako kepada Panti Asuhan yang ada di Kota Medan. Panti Asuhan yang selama ini banyak mengharapkan menerima bantuan dari pihak ke tiga saat ini mulai menurun.
“Kita harapkan Pemko Medan memberi perhatian serius soal distribusi sembako kepada seluruh Panti Asuhan yang ada di Medan. Kita antisipasi jangan sampai kelaparan,” ujar Sudari ST (foto) kepada wartawan di Medan, Selasa (7/4/2020).
Disampaikan Sudari asal politisi PAN itu, pada umumnya Panti Asuhan banyak mengharapkan bantuan dari pihak Donatour. Tetapi karena wabah Corona virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga banyak pihak yang menghentikan bantuannya.
“Maka itu Pemko Medan harus peduli dengan keluhan warga disana. Seluruh Panti Asuhan jangan pilih kasih,” tegas Sudari saat berkunjung ke Dinas Sosial Kota Medan, Selasa siang.
Dikatakan Sudari yang duduk di Komisi II membidangi kesehatan masyarakat (Kesra) itu, saat situasi seperti saat ini Pemko Medan supaya cepat tanggap. “Prioritaskan mereka karena ketergantungan bantuan. Sekarang ini banyak pihak mengurungkan niat membantu karena wabah Covid. Pemko harus hadir,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Endar Sutan Lubis menanggapi masukan anggota dewan Sudari mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pendataan.
“Terima kasih atas masukannya, ini akan menjadi perhatian kami. Sesegera mungkin akan kami lakukan pendataan,” ujar Endar.
Disampaikannya, selama ini pihaknya memiliki data jumlah Panti Asuhan yang ada di Kota Medan sekitar 107 unit. “Akan kami data kembali termasuk jumlah anggota masing masing,” paparnya. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik