JELAJAHNEWS.ID -Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk). Revisi tersebut bertujuan menghadirkan Single ID Number, yakni satu nomor identitas nasional yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk seluruh layanan publik.
"Kita ingin menuju negara modern, kita ingin menghadirkan single ID number melalui undang-undang sistem administrasi kependudukan yang baru," ujar Rifqi dalam keterangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Rifqi menjelaskan bahwa sistem identitas kependudukan Indonesia saat ini masih terfragmentasi. Masyarakat harus memiliki beberapa nomor identitas sekaligus, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening bank, nomor kepesertaan asuransi, hingga nomor paspor. Kondisi ini dinilai tidak lagi relevan untuk negara yang tengah menuju transformasi digital.
Baca Juga:"Sekarang tidak. Kita punya NIK, kita punya KTP, tapi kita harus punya juga nomor rekening bank, NPWP, dan seterusnya. Nantinya cukup mengingat satu ID Number, dan nomor tersebut bisa digunakan untuk mengakses seluruh layanan publik di republik ini," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah negara telah menerapkan sistem identitas tunggal sejak lama. Satu nomor identitas diberikan sejak lahir dan digunakan lintas layanan, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan, perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga imigrasi.
Selain efisiensi layanan publik, Single ID Number dinilai berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema akses verifikasi data oleh pihak swasta, misalnya perbankan dan perusahaan digital yang memerlukan validasi identitas. Di sisi lain, sistem ini juga memperkuat keamanan nasional (national security) karena seluruh data kependudukan terintegrasi dalam satu sistem yang lebih mudah diawasi dan lebih aman.
"Penerapan Single ID Number bukan sekadar efisiensi layanan, tetapi juga akan berdampak pada PNBP dan penguatan keamanan nasional," tegas Rifqi.
Partai Berkarya tengah dilanda krisis internal serius setelah sebanyak 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari total 38 DPW seIndonesia
Politik
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menerima kunjungan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meresmikan pembukaan rute penerbangan baru yang menghubungkan Bandar Udara Dr. Ferdinand
Daerah
Insiden meninggalnya seorang pengemudi mobil saat terjebak kemacetan akibat genangan air di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis
Daerah
Kontribusi dividen Bank Kaltimtara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur dinilai menjadi salah sa
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya integrasi menyeluruh antara Kawasan Industri Medan
Daerah
Sekitar 200 taruna angkatan laut dari 46 negara dijadwalkan akan singgah di Sumatera Utara dalam rangkaian kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar peringatan Isra Mi&rsquoraj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, Rabu (21/1/2026).
Daerah
Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan tenggat waktu yang tegas dalam proses rehabilitasi
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam yang melanda
Daerah