Habib Syarief Nilai Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Perbaikan Tata Kelola Dana Umat

"Keuangan haji itu bukan sekadar urusan duniawi. Ada pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada Allah. Ini menyangkut amanah umat," tuturnya.

Ia mendorong agar revisi undang-undang ini menghadirkan sistem pengawasan berlapis untuk memastikan setiap rupiah dari dana haji benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan prinsip keadilan.

"Mudah-mudahan undang-undang baru nanti bisa jadi payung hukum yang kuat agar tidak ada lagi penyimpangan. Karena uang haji ini sangat besar dan selalu menjadi sumber kepentingan banyak pihak," tegasnya.

Selain itu, Habib Syarief juga menyoroti berbagai ekses negatif yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan haji, termasuk kasus yang melibatkan pejabat Kementerian Agama.

"Setiap kali musim haji, selalu ada ekses. Mulai dari distribusi, pengawasan, sampai dugaan penyimpangan. Semua ini akibat lemahnya sistem yang ada," katanya.

Ia berharap, melalui revisi undang-undang ini, pengelolaan dana haji ke depan tidak hanya transparan dan efisien, tetapi juga berlandaskan nilai moral, akuntabilitas, dan keadilan.