Willy Aditya Kecam Pemutusan Layanan BPJS untuk 50 Ribu Warga Pamekasan, Sebut Langkah Itu Langgar Hak Asasi

Ketua Komisi yang membidangi urusan HAM di DPR ini meminta BPJS Kesehatan dan Pemkab Pamekasan segera duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Ia menilai, kebutuhan iuran tertunggak masih bisa diatasi dengan dana dari mayoritas peserta aktif yang rutin membayar.

"Tunggakan Rp41 miliar itu sangat kecil dibanding total APBD Pamekasan 2025 yang mencapai lebih dari Rp2 triliun. Negara sudah berkomitmen mengalokasikan anggaran cukup untuk menjamin kesehatan warganya," jelasnya.

Willy menambahkan, jumlah iuran yang tertunda hanya sekitar 5 persen dari total 872.009 peserta aktif BPJS Kesehatan di Pamekasan. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak membesar-besarkan masalah ini dan segera mencari solusi tanpa mengorbankan layanan publik.

"Jumlah itu bisa tertutupi dari peserta lain yang rutin membayar. Jadi jangan disandera atau disengketakan, apalagi sampai menunda pelayanan kesehatan," imbuhnya.

Ia juga menyoroti bahwa total iuran BPJS warga Pamekasan tidak mencapai 1 persen dari APBD daerah. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut seharusnya bisa segera diselesaikan tanpa perlu menghentikan hak pelayanan kesehatan warga.

"Tidak perlu diributkan. Pemkab pasti punya strategi menyelesaikan ini. Yang penting, dialog dilakukan, dan hak warga atas kesehatan tidak ditunda," pungkas Willy.