DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menegaskan penyalahgunaan sirine dan lampu strobo di jalan raya harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan publik serta menimbulkan keresahan masyarakat.
"Penggunaan sirine dan strobo sudah ada aturannya. Tidak bisa sembarangan. Hanya kendaraan tertentu yang mendapat prioritas dalam keadaan darurat yang boleh menggunakannya. Polisi harus menindak tegas pengendara yang melanggar," kata Hasbiallah, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Hasbiallah menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lampu isyarat dan sirine hanya boleh dipakai oleh ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, kendaraan pengawalan, serta kendaraan aparat penegak hukum yang sedang bertugas.
Baca Juga:"Kalau ada masyarakat biasa, kelompok tertentu, atau bahkan pejabat yang memaksakan diri memakai sirine dan strobo, itu jelas melanggar hukum. Polisi jangan ragu memberikan sanksi, karena aturan ini dibuat demi keselamatan bersama," tegas politisi PKB dari Dapil Jakarta I tersebut.
Ia menilai pembiaran praktik ini berpotensi menumbuhkan budaya arogan di jalan raya. Tidak jarang, manuver pengendara pengguna strobo ilegal justru mengganggu pengendara lain dan memicu kecelakaan.
Untuk itu, Hasbiallah mendorong kepolisian memperketat pengawasan, memperbanyak razia, serta meningkatkan sosialisasi aturan kepada masyarakat. "Kalau masyarakat paham aturan, mereka akan lebih menghargai hak pengguna jalan lain. Tapi kalau tetap melanggar, tentu harus ada penindakan agar memberi efek jera," ujarnya.
Hasbiallah juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk menumbuhkan budaya saling menghormati. "Jangan sampai jalan raya jadi panggung arogansi. Jalan adalah milik bersama, kita semua punya hak yang sama untuk menggunakannya dengan tertib dan aman," pungkasnya.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum