JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya salah satu tahapan penting dalam penyusunan Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026. Hal ini disampaikannya usai Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
"Syukur Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan sukses. Kami berharap apa yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan mulai 2025," kata Sturman dalam konferensi pers. Ia menegaskan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi perhatian publik, termasuk RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Menjawab pertanyaan wartawan, Sturman menegaskan RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025–2026. "Jika tidak selesai tahun 2025, pembahasannya akan dilanjutkan pada 2026, sama halnya dengan RUU lainnya," jelasnya.
Baca Juga:
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Eddy Omar Sharief Hiariej, menambahkan kesepakatan antara pemerintah dan Baleg telah tercapai. Ia menyoroti pentingnya ketepatan definisi hukum dalam perumusan RUU Perampasan Aset. "Dalam literatur hukum, istilah perampasan aset tidak banyak dikenal. Di sejumlah negara lebih populer konsep asset recovery atau pemulihan aset. Penyusunannya harus berbasis kajian yang mendalam," tegas Eddy.
Sementara itu, perwakilan PPUU DPD RI, R. Graal Taliawo, menyampaikan beberapa inisiatif DPD yang masuk Prolegnas, di antaranya RUU Daerah Kepulauan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg sekaligus Ketua Panja Prolegnas Martin Manurung, serta pimpinan dan anggota Baleg lainnya. Martin menjelaskan, Prolegnas 2025–2026 memuat usulan dari DPR, fraksi, pemerintah, dan DPD.
Hasil rapat Panja pada 17–18 September 2025 menetapkan:
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai rencana penerapan pembelajaran daring sebagai salah satu strategi pemerintah
Politik
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi melaksanakan layanan kunjungan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bagi keluarga Warga
Hukum
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus
Politik
Kasus pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan muda yang jasadnya ditemukan di dalam box kontainer plastik di kawasan Jalan Menteng VII,
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meninjau langsung harga bahan pokok di Pasar Sukaramai, Kota Medan, Selasa (17/3/2026). Penin
Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan seorang tersangka berinisial IAA alias GA yang merupakan Staf Khusus Menteri Agama periode 2020
Hukum
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas,
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution secara resmi melepas lebih dari 6.500 peserta program Mudik Gratis Idulfitri yang
Daerah
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode
Politik
Lilik Riadi Dalimunthe resmi dilantik sebagai Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera
Politik