JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menilai persoalan utama pendidikan tinggi di Indonesia bukan sekadar adanya program studi serupa di Perguruan Tinggi Kedinasan (PTKL), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurutnya, yang lebih mendasar adalah ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan.
"Kalau soal prodi sama, seperti pariwisata, itu tidak masalah. Masalahnya ada di anggaran. Pemerintah memberi biaya operasional jauh lebih tinggi untuk PTKL dibanding PTN, padahal sama-sama membuka prodi umum. Itu yang tidak adil," tegas Sofyan saat ditemui Parlementaria di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/9/2025).
Ia berpendapat, PTKL seharusnya difokuskan pada program studi kedinasan yang memang tidak dapat digantikan oleh pihak swasta, seperti militer dan pemerintahan. "Kalau sudah masuk ranah umum, regulasinya harus disetarakan," tambahnya.
Lebih jauh, Sofyan menyoroti amanat Undang-Undang yang mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Dari total Rp778 triliun, ia menilai dana tersebut belum sepenuhnya diarahkan pada layanan pendidikan.
"UU mengamanatkan 20 persen APBN untuk pendidikan, tapi faktanya banyak yang tidak digunakan langsung untuk layanan pendidikan. Kalau Rp778 triliun benar-benar dipakai, dari TK sampai sarjana bisa gratis semua," ujarnya.
Sofyan bahkan memaparkan hitungan sederhana terkait pembiayaan mahasiswa. Dengan jumlah mahasiswa sekitar 9–10 juta orang, kebutuhan beasiswa setara KIP Kuliah sebesar Rp16 juta per tahun hanya memerlukan sekitar Rp160 triliun.
"Artinya, semua mahasiswa bisa kuliah gratis. Kita punya dana lebih dari cukup, tapi orientasinya dipakai untuk program lain seperti makan bergizi. Ini soal pilihan politik, mau prioritaskan gizi atau pendidikan tinggi," jelas legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu.
Ia menegaskan, tanpa pembenahan kebijakan anggaran, ketimpangan dalam pendidikan tinggi akan terus berlanjut. "Kalau benar-benar fokus, sertifikasi dosen terbayar, Uang Kuliah Tunggal (UKT) ringan, kampus punya sarana. Jadi masalahnya bukan kurang dana, tapi kurang kemauan," pungkasnya.(jn/**)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik