JELAJAHNEWS.ID -DPRD DKI Jakarta menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan diarahkan untuk meningkatkan layanan publik sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, seusai penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8/2025).
"Setiap komisi harus berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pemerintah daerah. Insya Allah ini bisa kita capai bersama," ujar Khoirudin.
Baca Juga:Prioritas di Berbagai Sektor
Di sektor penanggulangan kebakaran, DPRD mendorong penambahan alokasi anggaran untuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Anggaran ini tidak hanya digunakan untuk penanganan kebakaran, tetapi juga pencegahan melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di tingkat masyarakat.
Untuk sektor transportasi, Khoirudin memastikan ketersediaan dana Public Service Obligation (PSO) yang cukup untuk mendukung operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan layanan integrasi Jaklingko. "Transportasi itu pengeluaran besar bagi masyarakat. Kita pastikan anggarannya cukup agar tarif tetap terjangkau," tegasnya.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Afdillah kembali menegaskan sikapnya terkait polemik penonaktifan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Politik
Anggota DPRD Medan, Afif Abdillah, mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut dirinya mengatakan bahwa peserta BPJS Kesehatan Penerim
Politik
Jembatan Idano Noyo yang menghubungkan Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan akhirnya rampung dan resmi dibuka untuk umum
Daerah
Aksi pencurian besi di Jembatan Sunter, Jakarta Utara, yang terjadi pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 15.30 WIB, menjadi sorotan publik
Peristiwa
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara meningkat pada 2025. Berdasarkan data Simfoni Kementerian Pemberdayaan
Daerah
Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) beserta seluruh subholding berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Politik
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kesehatan warga binaan dengan menggelar
Daerah
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyoroti arah kebijakan pendidikan tinggi nasional yang dinilainya belum disusun secara komprehensif
Politik
Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi mulai mematangkan berbagai persiapan
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi terus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya di bidang pengamanan, guna m
Daerah