JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengkaji ulang pemberian Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur. Desakan ini muncul seiring peringatan dari UNESCO terkait ancaman terhadap status TNK sebagai situs Warisan Dunia.
Evita meminta agar pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan TNK dihentikan apabila tidak sesuai dengan prinsip konservasi, pembangunan berkelanjutan, serta berpotensi merugikan masyarakat lokal. Hal ini ia sampaikan menanggapi penolakan dari masyarakat adat, organisasi sipil, DPRD setempat, dan berbagai pihak atas rencana pembangunan resort dengan 619 fasilitas wisata oleh PT Kencana Watu Lestari (PT KWT) di Pulau Padar.
"Kita semua mendukung pengembangan pariwisata, apalagi di destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo. Namun, pembangunan yang tidak selaras dengan semangat konservasi harus dihentikan," ujar Evita dalam pernyataan persnya, Selasa (5/8/2025).
Ia menambahkan, pembangunan resort di kawasan inti seperti Pulau Padar dan Rinca bisa merusak Outstanding Universal Value (OUV) TNK, sebagaimana telah diperingatkan oleh UNESCO. "Kalau ingin membangun, sebaiknya di luar kawasan taman nasional," tegasnya.
PT KWT diketahui mengantongi konsesi seluas 426,07 hektare di Pulau Padar berdasarkan SK No. 796/Menhut-II/2014, berlaku selama 55 tahun. Sementara PT Segara Komodo Lestari (PT SKL) mengelola area seluas 22,10 hektare di Loh Buaya, Pulau Rinca, melalui SK No. 7/1/IUPSWA/PMDN/2015.
Perubahan zonasi TNK dari konservasi menjadi zona pemanfaatan pada 2012 menjadi dasar pemberian izin ini. Namun, perubahan tersebut diduga tidak dilaporkan kepada UNESCO. Undang-Undang memperbolehkan pembangunan di zona pemanfaatan, tetapi tidak di zona inti dan rimba.
TNK sendiri telah ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia oleh UNESCO sejak 1991. Pada 2021, UNESCO sempat mengingatkan Pemerintah Indonesia mengenai pembangunan masif yang mengancam nilai konservasi kawasan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi